AYOJAKARTA.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memperluas penggunaan bahan bakar nabati sebagai pengganti bensin impor.
Salah satu program prioritas yang sedang disiapkan adalah penerapan bauran bioetanol 20% atau E20.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa diversifikasi energi melalui E20 sangat krusial.
Strategi ini dijalankan bersamaan dengan optimalisasi lifting minyak dan program biodiesel B50.
Pemerintah memproyeksikan mandatori E20 akan mulai berlaku secara nasional pada tahun 2028 mendatang.
Meskipun tenggat waktu masih cukup lama, pemerintah ingin industri otomotif bergerak lebih cepat.
Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, memberikan desakan langsung kepada industri otomotif nasional.
Beliau meminta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk segera memulai uji jalan (road test) khusus untuk E20.
Eniya Listiani Dewi menagih janji tim Gaikindo untuk membuktikan kesiapan mesin kendaraan mereka melalui pengujian lapangan.
Pemerintah ingin melihat data akurat mengenai dampak campuran etanol 20% terhadap performa mesin otomotif tanah air.
Langkah ini dianggap penting untuk memvalidasi kesiapan infrastruktur industri sebelum kebijakan resmi diberlakukan.
Saat ini, pemerintah masih fokus merampungkan mandatori bioetanol 5% atau E5 yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini.
Target berikutnya adalah meningkatkan bauran menjadi 10% atau E10 pada awal tahun 2027.
Namun, ESDM menantang industri untuk langsung melompat menguji kompatibilitas mesin pada level 20%.
Keyakinan pemerintah didukung oleh data teknis dari berbagai jurnal internasional.
Eniya meyakini bahwa teknologi mesin kendaraan modern sebenarnya mampu mengonsumsi campuran etanol hingga 30% tanpa masalah berarti.
Meski begitu, uji jalan yang terukur tetap harus dilakukan demi memastikan efisiensi yang optimal bagi masyarakat pengguna.
Untuk mendukung pasokan, pemerintah telah menyiapkan lahan tebu seluas 500.000 hektar di Merauke, Papua Selatan.
Kawasan tersebut diproyeksikan mulai memproduksi bioetanol pada tahun 2027 untuk memenuhi kebutuhan bauran energi nasional.
Produksi dalam negeri ini diharapkan mampu menekan ketergantungan pada pasokan bensin dari luar negeri secara signifikan.
ESDM juga sedang mengawal kesiapan teknis di sisi distribusi bersama PT Pertamina (Persero).
Berbagai regulasi pendukung, termasuk pembebasan cukai dan aturan alokasi volume bensin nabati, telah diselesaikan oleh pemerintah.
Kini, kecepatan respons dari pihak Gaikindo dalam melakukan uji jalan menjadi kunci utama kelancaran transisi energi ini.***