AYOJAKARTA.COM -- Buntut penetapan Hasto Kristyanto sebagai sebagai tersangka oleh KPK, membuat kondisi internal PDIP bergelombang.
Menyikapi penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekjen PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati merespon dengan memberikan instruksi.
Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto, membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang para kader untuk mengikuti Retret.
Instruksi dari Ketua Umum untuk tidak menghadiri pelaksanaan acara Retret bagi para kader PDIP di Magelang, kini menuai beragam tanggapan.
Menurut Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi, sikap pasang badan yang ditunjukan Ketua Umum PDIP merupakan bentuk tanggung jawab seorang Ketua terhadap kadernya.
Selain itu, penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP oleh KPK juga akan mendatangkan situasi politik yang berbeda bagi Indonesia.
Sebelumnya, Hasto juga mendesak agar keluarga Presiden RI Ketujuh Joko Widodo untuk ikut dilakukan pemeriksaan.
Menurut Hasto, penetapan sebagai tersangka dalam kasus kaburnya Harun Masiku tidak lepas dari adanya perspektif politik yang berbeda dengan Joko Widodo.
Menyikapi desakan tersebut, Lakso Anindito yang merupakan mantan Penyidik KPK menilai hal tersebut sebagai upaya reaksioner.
Untuk bisa membuktikan pernyataannya tentang keterlibatan keluarga Joko WIdodo, Lakso meminta agar Sekjen PDIP bisa memberikan data-data pendukung.
“Untuk menguji apakah KPK betul-betul dapat bertindak secara fair dan adil adalah dengan mengungkap semua data dan informasi yang dia punya,” jelasnya.
Pengungkapan oleh Hasto, menurut Lakso penting dilakukan untuk memastikan dugaan yang selama ini sudah sempat diketahui publik.
Dengan memberikan data serta melakukan pengungkapan, Lakso yakin independensi KPK akan secara langsung dapat diketahui oleh khalayak.
“KPK sama sekali tidak boleh masuk ke dalam dinamika politik, KPK harus tegak lurus mengutamakan penegakan hukum,” imbuh Lakso.
Baca Juga: Terbongkar! Isi Pesan WhatsApp yang Tunjukan Hasto sebagai Dalang Dibalik Kaburnya Harun Masiku
Lebih lanjut Lakso menambahkan, persoalan yang sempat mencoreng citra KPK sempat terjadi pada periode sebelumnya.
Sebagai lembaga yang independen, Lakso juga berharap agar berbagai persoalan yang mencuat terkait keterlibatan Joko Widodo dapat segera diungkap oleh Hasto.
Agar tidak sebatas menjadi omon-omon, KPK menurut Lakso juga perlu mendalami pernyataan yang disampaikan oleh hasto dengan mulai meminta bukti.
Dengan adanya bukti dari Hasto, Lakso yakin dugaan adanya skandal yang melibatkan keluarga Joko Widodo akan terungkap.
Adapun cara terbaik untuk bisa mengungkap seluruh persoalan yang masih simpang-siur tersebut, menurut Lakso dengan memberikan bukti.
“Dugaan skandal perlu dibarengi dengan bukti, agar KPK dapat menyusun bukti permulaan,” pungkas Lakso.***