Marah! Imbas Penahanan Hasto oleh KPK, Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDIP untuk Batalkan Retret, Batal Jadi Oposisi?

AYOJAKARTA.COM – Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retret di Akademi Militer (Akmil) di Magelang, yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025.

Arahan ini disampaikan oleh Megawati a.k.a kader PDIP dalam surat berjudul "Instruksi Harian Ketua Umum".

Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Ajukan KUR BRI Terkendala SIKP OJK? Simak Penjelasan dan Solusinya di Sini

Instruksi tersebut secara khusus mengarahkan kepala daerah PDIP, termasuk wakil kepala daerah, untuk menghentikan perjalanan mereka ke Magelang dan menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan partai.

Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk menjaga komunikasi aktif dengan DPP PDIP untuk memantau perkembangan politik nasional.

Intruksi langsung dari kader PDIP ini menunjukan kemarahan atas penangkapan sekjennya Hasto oleh KPK.

PDIP nilai penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap sekjennya.

Meskipun ada instruksi Megawati, ada indikasi bahwa beberapa kepala daerah dari PDIP mungkin masih akan berpartisipasi dalam retret.

Baca Juga: Pakaian Muslimah Terbaik untuk Lebaran 2025: Rekomendasi Toko dan Merek Unggulan untuk Tampil Anggun

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan seluruh kepala daerah di Jawa Barat, termasuk dari PDIP, akan hadir dalam acara retreat tersebut.

Retret yang diikuti 505 kepala daerah tersebut meliputi pemahaman tugas pokok dan fungsi, arahan strategis terkait Astacita oleh menteri, dan pelatihan kepemimpinan dari Lemhannas.

Melihat instruksi dari Megawati, pakar memprediksi Partai PDIP akan menjadi oposisi pemerintah.

Namun, meski beredar kabar PDIP berpotensi menjadi partai oposisi pasca penangkapan Hasto Kristiyanto, namun informasi lain menyebutkan keputusan terkait peran PDIP (baik sebagai bagian dari pemerintahan maupun oposisi) baru akan ditentukan dalam Kongres PDIP pada April 2025.***