AYOJAKARTA.COM - Pakar militer Connie Rahakundini Bakrie menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Prabowo Subianto.
Dalam wawancara di podcast Denny Sumargo, Connie mengingatkan bahwa program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tersebut harus benar-benar selaras dengan semangat kedaulatan pangan.
Wanita yang kini menjadi pakar militer itu membandingkan kondisi Indonesia dengan pengalamannya tinggal di Rusia selama beberapa tahun.
Menurutnya, meski negara itu menghadapi konflik berkepanjangan, kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga dan harganya relatif stabil.
“Saya sudah empat tahun tinggal di Rusia. Yang saya perhatikan semuanya murah. Jadi sembilan bahan pokok itu murah banget,” kata Connie Rahakundini Bakrie.
Ia menjelaskan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok membuat masyarakat Rusia tetap solid mendukung kebijakan pemerintah, termasuk keputusan Presiden Vladimir Putin.
Menurut Connie, selama kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, stabilitas negara akan terjaga.
“Apapun keputusan Presiden Putin itu enggak pernah dipertanyakan. Karena masyarakat merasa keamanan dan kebutuhan dasar mereka dijaga,” ujarnya.
Dalam konteks Indonesia, pakar militer berusia 61 tahun tersebut menilai konsep swasembada pangan yang sering digaungkan pemerintah seharusnya menjadi landasan utama program MBG. Namun ia mengkritik jika program tersebut justru bergantung pada impor.
“Kalau sekarang serius ke sana, kenapa MBG itu impor banyaknya? Mau berdaulat kok malah impor?” kata Connie Rahakundini Bakrie.
Ia menilai program sebesar MBG seharusnya dirancang sebagai penggerak ekonomi domestik, terutama sektor pertanian dan peternakan.
Dengan perencanaan yang tepat, menurutnya program ini dapat menciptakan permintaan pangan sehat sekaligus meningkatkan produksi dalam negeri.
“Harusnya betul-betul diperhitungkan. Berapa petani yang dikembangkan, peternakan seperti apa yang dikembangkan, unggas dan lain-lain. Kalau itu dijalankan, roda ekonomi akan berputar,” jelasnya.
Connie juga menyoroti risiko fiskal jika program ratusan triliun rupiah tersebut tidak dihitung secara matang.
Ia mengingatkan bahwa subsidi pangan dan energi bisa tertekan jika kebijakan tidak dirancang dengan kalkulasi ekonomi yang jelas.
“Jangan sampai nanti kita harus menahan subsidi besar-besaran. Itu mesti ada hitungan cepat dari para ahli ekonomi,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan mengimpor sekitar 50.000 hingga 100.000 ekor sapi dari Brasil untuk meningkatkan produksi daging dan susu nasional, termasuk untuk kebutuhan MBG.
Selain impor, pemerintah juga menyiapkan pembangunan peternakan sapi skala besar di Probolinggo dan Indramayu yang didukung investasi BPI Danantara.
Meski demikian, Connie mengingatkan bahwa esensi kedaulatan negara tetap terletak pada kesejahteraan rakyat.
“Tentang negara itu ya tentang masyarakat yang gemah ripah loh jinawi dan bisa makan,” katanya.***