AYOJAKARTA.COM - Lebih dari 5000 buruh akan mengikuti aksi damai buruh yang akan digelar Kamis (30/10/2025) di Jakarta.
Massa buruh dijadwalkan berkumpul di Jakarta Convention Center (JCC) pukul 09.00 WIB.
Nantinya mereka akan bergerak menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 10.30 WIB.
Aksi damai buruh ini juga terjadi di 300 kabupaten/ kota di 38 provinsi.
Baca Juga: Pramono Resmi Melepas 584 Anggota Pasukan Putih Jakarta, Siap Layani Masyarakat Rentan
Dikutip dari korlantas.polri.go.id, Korlantas Polri mengimbau pengguna jalan di Jakarta waspada kemungkinan macet di beberapa titik.
Sejumlah titik berpotensi padat terutama di kawasan JCC dan Gedung DPR.
Menurut Korlantas Polri, jalur yang menghubungkan JCC ke DPR RI perlu dihindari.
Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda diperkirakan paling terdampak.
Baca Juga: Kinerja BSI Tumbuh Dobel Digit, Jadi Penggerak Ekonomi Syariah Nasional
Selain itu, akses ke gerbang DPR/MPR RI kemungkinan dialihkan sementara.
7 Tuntutan Buruh dalam Aksi Damai Buruh 30 Oktober 2025
Terdapat tujuh tuntutan yang akan disampaikan pada aksi damai buruh besok, sebagai berikut dikutip dari Instagram @partaiburuh_:
1. Naikkan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen.
2. Cabut PP No. 35/ 2021 tentang Pekerja Alih Daya.
3. Sahkan RUU Ketenagakerjaan yang Melindungi Buruh.
Baca Juga: Sependapat 1000 Persen dengan Pernyataan Jokowi Soal Whoosh, Mahfud MD: Tapi Tak Boleh Ada Korupsi!
4. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK.
5. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) Rp 7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus bajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.
6. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas korupsi.
7. Revisi RUU Pemilu: Redesign sistem Pemilu 2029.
Baca Juga: Pelatihan Profesi Berbasis Komunitas Raih Penghargaan Nasional di Hari Listrik ke-80
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan jika tuntutan tak direspons, buruh siap naikkan eskalasi gerakan.
“Sekitar lima juta buruh dari lima ribu pabrik di 38 provinsi dan 300 kabupaten/kota akan menghentikan produksi selama satu hingga tiga hari berturut-turut,” ujar Said Iqbal.***