Masih Tuntutan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah, Aksi Demo Buruh Keempat Kali di tahun 2025, Bagaimana Respons Pemerintah?

AYOJAKARTA.COM - Aksi demo damai yang dilakukan oleh buruh kembali akan dilakukan pada Kamis, 29 Oktober 2025.

Setidaknya di tahun 2025 ini, aksi demo yang dilakukan oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sudah dilakukan selama 4 kali.

Keempat aksi demo damai ini banyak dilakukan untuk menuntuk hak-hak buruh terlebih menyoal PHK, hapus outsourcing hingga tolak upah murah.

Baca Juga: Aksi Demo 30 Oktober! 5.000 Buruh Jabodetabek akan Unjuk Rasa Besok, Ada 6 Tuntutan ke Pemerintah

Berikut 4 aksi demo buruh yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 yakni:

1. 5 Maret 2025: Aksi besar-besaran di depan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Jakarta) dan di sekitar Istana Negara, menyoroti PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) serta menuntut pemenuhan hak buruh

2. 23 Februari 2025: Aksi di kawasan Industri MM2100, Cikarang (Bekasi), mengajak pemerintah untuk melindungi buruh dari ancaman PHK besar-besaran.

3. 28 Agustus 2025: Aksi serentak di 38 provinsi yang dipimpin KSPI dan Partai Buruh, menuntut penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 %-10,5 %.

4. 30 Oktober 2025: Rencana aksi nasional dengan target peserta ribuan buruh di Jakarta dan di provinsi lainnya, dengan tuntutan utama yang sama yaitu outsourcing, upah murah, dan kenaikan upah minimum.

Baca Juga: 6 Manfaat Embung, Kolam Penampung Air Berukuran Kecil di Jakarta

Bagaimana respons pemerintah dengan aksi demo damai yang dilakukan oleh buruh?

Hingga saat ini pihak pemerintah masih sebatas akan melakukan peninjauan terkait tuntutan yang diberikan.

Presiden Prabowo Subianto sempat ikut buka suara ketika Hari Buruh 1 Mei 2025 yang menyebutkan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK untuk menanggapi isu PHK dan perlindungan pekerja.

Selain itu menaker akan mengkaji isu kenaikan upah minimum (UMP) untuk 2026 sesuai tuntutan buruh.

Tuntutan untuk menghapus sistem outsourcing (alih daya) belum disetujui secara langsung karena pemerintah menyebut perlu kajian lebih lanjut.***