Sependapat 1000 Persen dengan Pernyataan Jokowi Soal Whoosh, Mahfud MD: Tapi Tak Boleh Ada Korupsi!

AYOJAKARTA.COM - Eks Menko Polhukam Mahfud MD kembali buka suara soal proyek kereta cepat atau Whoosh.

Mahfud menanggapi setelah Presiden RI ke 7 Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal proyek Whoosh ini.

Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa kehadiran kereta cepat sebagai transportasi umum tidak bisa dinilai dari untung dan rugi dengan perolehan laba.

Jokowi mengatakan bahwa hal ini diukur dari keuntungan sosial.

Baca Juga: Pelatihan Profesi Berbasis Komunitas Raih Penghargaan Nasional di Hari Listrik ke-80

Mahfud pun mengaku setuju soal pendapat Jokowi tersebut.

"Saya sependapat dengan Pak Jokowi seribu persen. Transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan. Itu untuk pelayanan dan mungkin rugi," ujar Mahfud kepada dalam tayangan Kompas Petang, Senin (27/10/2025.

Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proyek pembangunan transportasi umum.

Namun, apa yang terjadi bahwa saat ini muncul dugaan adanya mark up di proyek Whoosh ini.

Baca Juga: 5 Tanda Kamu Punya Kepribadian Perfeksionis, Apakah Kamu Salah Satunya?

"Satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan (korupsi) seperti itu," kata Mahfud.

Perlu diketahui, apa yang disampaikan Mahfud ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh ahli ekonom Anthony Budiawan.

Dengan demikian, Mahfud meminta agar kasus ini segera diselidiki oleh penegak hukum.

Baca Juga: BNI Tegaskan Komitmen Dukung Atlet Indonesia Lewat Prestasi Fajar/Fikri di French Open

Pernyataan Jokowi soal Whoosh

Jokowi membantah jika proyek ini merugikan negara.

Ia menilai jika adanya kereta cepat Jakarta - Bandung ini memberi keuntungan sosial bagi masyarakat.

Jokowi menyebut proyek Whoosh ini berangkat dari kemacetan parah yang sudah melanda Jakarta dan sekitarnya selama puluhan tahun, termasuk di Bandung.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo itu negara mengalami kerugian dari kemacetan di Jakarta sekitar Rp65 triliun per tahun.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar publik tidak menilai untung atau rugi pada proyek ini.***