AYOJAKARTA.COM — Sejumlah tokoh nasional menilai iklim usaha dan investasi di Indonesia tengah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.
Lemahnya penegakan hukum, perubahan regulasi yang tidak konsisten, serta maraknya kriminalisasi berdampak langsung terhadap dunia usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.
Pemimpin Redaksi Suara.com Suwarjono mengatakan, Suara.com secara rutin setiap tahun mengadakan diskusi yang mempertemukan media dengan para pengusaha. Namun, isu yang mencuat tahun ini lebih serius dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Ketika kami bertemu dengan para pengusaha, isu yang muncul tahun ini sangat mengkhawatirkan, terutama terkait regulasi dan kepastian hukum,” kata Suwarjono pada acara diskusi Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya Bagi Iklim Usaha di Jakarta, Rabu (4/2).
Baca Juga: BTN Dorong ESG Lewat Pembiayaan Rumah Rendah Emisi hingga 20.000 Unit
Sedangkan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai, kondisi iklim usaha Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Ia menyoroti maraknya kriminalisasi yang berujung pada rasa tidak aman bagi pelaku usaha.
“Kalau pengusaha merasa tidak aman, artinya iklim usaha sedang bermasalah. Saya mengundang pengusaha UMKM, bukan oligarki atau sembilan naga. Mereka merasakan langsung bahwa regulasi dan kebijakan sering berubah sehingga tidak ada kepastian hukum,” paparnya.
Ia menyatakan, pada level pengusaha menengah, kebutuhan akan investasi dan mitra usaha menjadi terhambat akibat ketidakpastian hukum. Hal ini juga membuat investor asing enggan masuk ke Indonesia.
“Hal pertama yang dilihat investor adalah penegakan hukum. Sekarang mereka mengatakan tidak bisa berinvestasi di Indonesia karena iklim investasi tidak menentu,” ujarnya.
Ia juga menyinggung indeks persepsi korupsi Indonesia yang setara dengan negara seperti Nepal. Penegakan hukum cenderung berpihak pada kelompok berkuasa, sementara upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi jalan buntu.
“Kriminalisasi selalu dimulai dari penegakan hukum. Kalau ingin memperbaiki, kelembagaannya harus dibangun, integritas organisasi dan individunya harus diperkuat,” tuturnya.
Senada dengan Abraham, budayawan dan pengamat politik Eros Djarot menyebut profesionalisme dan penegakan hukum di Indonesia sudah melemah. Ia menyinggung mundurnya sejumlah pejabat lembaga negara sebagai indikasi adanya tekanan kekuasaan.
“Penegakan hukum hampir tidak ada. Pak Prabowo mendapat mandat untuk memperbaiki persoalan ini,” katanya.
Baca Juga: Sepakat! Pemprov DKI dan Pemprov Banten Manfaatkan Bendungan Polor Kali Angke Bersama
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai pasar Indonesia masih sangat besar dan potensial. Namun, lemahnya budaya hukum dan profesionalisme aparat membuat banyak pelaku usaha memilih berinvestasi ke negara lain seperti Thailand dan Vietnam.
“Banyak investor mengatakan masalah utama di Indonesia adalah hukum. Ketika aparat penegak hukum tidak profesional, budaya hukum kita tertinggal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti praktik penegakan hukum yang kerap digunakan sebagai alat politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah.
Baca Juga: Update Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Februari 2026, Sudah Sampai Tahap Apa?
Ekonom Antoni Budiawan menambahkan, kriminalisasi kebijakan ekonomi menjadi distorsi struktural terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ranah kebijakan manajemen dijadikan pidana. Kalau kriminalisasi terus terjadi, pertumbuhan ekonomi maksimal hanya sekitar 4 persen,” tegasnya.
Ia menambahkan, perbaikan penegakan hukum dan profesionalisme aparat menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.