dpr
Gobel: Indonesia Harus Merdeka di Bidang Kesehatan
Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR, memandang keinginan Indonesia mandiri di bidang kesehatan harus dijabarkan lebih lanjut
Setjen DPR Buka 75 Formasi CPNS 2021 untuk Lulusan D3 Hingga S1, Ini Link Daftarnya!
Setjen DPR Buka 75 Formasi CPNS 2021 untuk Lulusan D3 Hingga S1, Ini Link Daftarnya!
Protes SKB 3 Menteri, Mic Anggota DPR Mendadak Mati
Protes SKB 3 Menteri, Mic Anggota DPR Mendadak Mati
Covid-19 Tembus Sejuta, Pemerintah Didesak Konsisten Jalankan Aturan PSBB
Covid-19 Tembus Sejuta, Pemerintah Didesak Konsisten Jalankan Aturan PSBB
.jpg)
Paripurna Tahunan HUT RI, Enam Ruas Jalan Jakarta Diberlakukan Rekayasa Lalu Lintas
Lantaran bersifat situasional, pengaturan lalu lintas dapat dengan tiba-tiba berubah dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.
Wakil Ketua DPR Dukung SMSI Luncurkan Newroom
Newsroom yang dibangun ini diharapkan menjadi sentral produk media siber baik inaskah maupun video dari para anggotanya di berbagai daerah di Indonesia.
1.851 Anak di Indonesia Terpapar COVID-19, Nasdem: Pemerintah Jangan Sok Cool
Arzeti mengkritik pemerintah kurang responsif. Menurutnya, hingga saat ini belum ada instruksi kepada kepala daerah untuk benar-benar mengantisipasi tingginya kasus anak terpapar COVID-19.
RUU Cipta Kerja Perlu Menyesuaikan New Normal, Kemandirian Pangan Mutlak!
Menurun drastisnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dari 22,09 persen menjadi 13 persen pada 30 tahun terakhir (1990-2018) harus diubah dengan dukungan regulasi yang baik.
Anggota DPR: PSBB Transisi di DKI Jakarta Bisa Dijadikan Contoh
Perpanjangan PSBB di DKI Jakarta menjadi PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif bisa menjadi contoh respons kebijakan terhadap COVID-19 dibuat dengan cara terukur dan tidak tergesa-gesa.
Aliansi Mahasiswa Purwakarta Minta Anggota DPR-RI Fasilitasi Bertemu Nadiem Makarim
Mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Purwakarta Bersatu (AMPB) meminta Anggota DPR-RI, Syaiful Huda untuk memfasilitasi bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
Komisi VIII DPR: Lagi-lagi Menag Fachrul Offside!
UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah, setiap keputusan lazimnya dibicarakan dan diputuskan pemerintah bersama dengan DPR
RUU Cipta Kerja Berpotensi Abaikan Kewajiban Negara Lindungi Petani
RUU Cipta Kerja berpotensi mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi petani dalam negeri, paling tidak dengan dihapusnya tiga pasal penting dalam UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
PKS Curiga New Normal Desakan Pengusaha Industri Besar
Tidak mudah menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Apalagi adanya keterbatasan alat pelindung diri (APD) sejenis masker. Demikian pula keterbatasan luas ruang kelas untuk menerapkan physical distancing.
PKS: Ketentuan Paten dalam RUU Ciptaker Kontradiktif
Investor asing yang berminat untuk memproduksi, maka dapat memproduksinya di mana saja yang dianggap paling menguntungkan bagi mereka.
Bangsa Yang Dikepung Masalah
Inilah gambaran negeri +62 yang hampir setiap pekan dikagetkan entah oleh kebijakan maupun peraturan. Legal dari sisi hukum. Tapi, tak berarti sesuai pikiran dan harapan rakyat. Justru ada di persimpangan.
PKS Surati Menteri ESDM Minta Harga BBM Turun
Kebijakan penurunan harga BBM ini sangat dinanti masyarakat dan pelaku usaha untuk meringankan beban ekonomi di tengah wabah COVID-19.
4 Usulan Politisi PKS Mengurai Polemik Gula
Kini, untuk tingkat agen saja sudah mencapai Rp 20 ribu, dapat dipastikan tingkat retail lebih tinggi. Selain itu, keberadaan gula pasir di pasar modern sudah semakin langka.
Habib Aboebakar: Aneh, RUU HIP Tidak Merujuk TAP MPRS
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi mengatakan, lahirnya RUU HIP karena adanya pemikiran perlunya penegasan Pancasila sebagai soko guru ideologi bangsa.
Penumpang Soetta Membludak, PPP: Jangan Sampai Surat Tugas Hanya Siasat Mudik
Surat tugas harus ditelusuri guna mencegah modus penyalahgunaan untuk berpergian ke kampung halaman alias mudik.
PP Pemulihan Ekonomi Disorot, Anggota DPR: KSSK Jangan Lempar Tanggung Jawab!
Himbara bukan regulator tapi objek kebijakan. Penunjukkan tersebut juga bertentangan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
