nasional
Dibutuhkan Kepercayaan Publik untuk Menerima Keputusan MK
Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Lutfi Yazid menyebutkan segala unsur kecurangan telah dibuktikan pihaknya dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengunjuk Rasa: Kami Datang untuk Dukung Hakim MK
Koordinator lapangan unjuk rasa massa di Tugu Patung Kuda, Abdullah Hehamahua mengatakan aksi-aksi yang digelar sepanjang tahapan persidangan merupakan bentuk dukungan moral bagi sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, termasuk aksi halal bihalal dan tahlil akbar 266 yang digelar, Rabu (26/6/2019).
Pengamanan di Sekitar MK Diperketat
Aparat kepolisian memperketat pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan adanya rencana unjuk rasa yang dilakukan massa dari Gerakan Kedaulatan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemanusiaan.
Sistem Peradilan Narkoba Belum Ramah Anak
Komisioner bidang Kesehatan dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty mengatakan sistem peradilan terkait kasus narkoba belum ramah anak.
MK Siap Gelar Sidang Pengucapan Putusan Besok
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Soeroso mengatakan Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) MK, khusus membahas perkara sengketa hasil Pilpres 2019, telah selesai dilaksanakan majelis hakim konstitusi.
Kuota Haji Tambahan 10 Ribu Diharapkan Permanen
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berharap kuota tambahan haji tahun ini sebanyak 10.000 kuota bisa berlaku permanen pada tahun-tahun selanjutnya.
Tak Ada Beda Antara Rokok Elektrik dan Rokok Konvensional
Pakar ekonomi kesehatan Universitas Indonesia Prof Hasbullah Thabrany mengatakan rokok elektronik tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berbeda dengan rokok biasa karena keduanya menimbulkan persoalan yang serupa.
Politisi Golkar Yakin Jokowi Akan Menang
Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyampaikan keyakinan dirinya atas kemenangan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai kepala negara terpilih untuk masa bakti 2019-2024.
Wiranto: Aksi Massa Tanggapi Putusan MK, untuk Apa?
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk menggerakkan aksi massa saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan sengketa pilpres, 27 Juni.
Vape Bisa Disalahgunakan untuk Narkoba
Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Mufti Djusnir mengatakan rokok elektronik sangat berpeluang disalahgunakan untuk narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya.
Masyarakat Diminta Tenang Tunggu Keputusan MK
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengharapkan masyarakat untuk tenang menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres yang rencananya akan diumumkan Kamis, 27 Juni.
BPN Sebut KPU Tak Bisa Bantah Persoalan DPT Siluman
Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menyebutkan Komisi Pemilihan Umum tidak bisa menjawab soal daftar pemilih tetap (DPT) siluman saat sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Visa 143 Ribu Calon Jamaah Haji Segera Diproses
Kasubdit Dokumen Haji Reguler Nasrullah Jasam mengatakan sampai saat ini 143 ribu paspor calon haji akan segera diproses visanya.
12 Rumah Sakit Belum Penuhi Akreditasi BPJS
Sebanyak 12 rumah sakit hingga batas akhir 30 Juni belum memenuhi persyaratan akreditasi untuk melanjutkan kontrak kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Rupiah Menguat Meski Tak Signifikan
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa (25/6/2019) ini diprediksi menguat meski tak signifikan.
KPK Panggil Menkumham
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (25/6/2019), memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam penyidikan korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP elektronik (KTP-el).
Jelang Putusan MK, 47 Ribu Aparat Keamanan Disiagakan
Sebanyak 47 ribu aparat gabungan dari kepolisian, TNI dan pemerintah daerah disiagakan untuk mengamankan objek-objek vital di Ibu Kota, DKI Jakarta menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi.
Rancangan PKPU Pilkada 2020 Diujipublikan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik rancangan Peraturan (PKPU) untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota 2020.
Masyarakat Diimbau Tidak Unjuk Rasa ke MK
Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar jangan mengadakan unjuk rasa saat pembacaan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi.
