nasional
KPAI Tangani 41 Anak Korban Kerusuhan 22 Mei
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bermitra lintas sektor menangani 41 anak korban akibat kericuhan massa 22 dan 23 Mei di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani.
Soal Kasus Kivlan Zen, Menhan: Hukum Harus Ditegakkan
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta Polri tetap menegakkan hukum dalam menangani kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen yang merupakan purnawirawan TNI.
Hakim Minta Bukti untuk Konfrontasi Pernyataan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menampilkan bukti bernomor P-155 yang disebut oleh saksi Agus Maksum sebagai bukti dari kesaksiannya.
Menhan Akui Adanya Prajurit TNI yang Terpapar Paham Radikal
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku prihatin dengan dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam, bahkan ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalime.
Wajib Militer Belum Diperlukan di Indonesia
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah untuk sementara ini belum perlu menerapkan wajib militer karena Indonesia tidak sedang atau akan berperang.
Trik Menulis Berita Bencana Agar Lebih Mudah Dipahami
Informasi kebencanaan berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah perlu disampaikan kepada publik dengan menggunakan bahasa yang sederhana melalui berbagai media, kata Kepala Seksi Mitigasi Bencana Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Abdul Muhari.
Tak Boleh Ada Lagi Kubu 01 dan 02 bagi Purnawirawan
Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu menegaskan pasca-pemilu 2019 tidak ada lagi masyarakat yang terpolarisasi dalam mendukung pasangan capres-cawapres 01, Jokowi-Ma'ruf dan pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi.
Berita Bencana Diharapkan Tidak Lagi Berisi Ancaman
Kepala Seksi Mitigasi Bencana Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan Abdul Muhari meminta media untuk mengubah paradigma pemberitaan kebencanaan pada pendalaman solusi, agar tidak menjadi polemik di masyarakat yang menimbulkan keresahan.
Para Purnawirawan Hadiri Halal Bihalal Panglima TNI
Wakil presiden RI ke-6, Try Sutrisno, Menhan Ryamizard Ryacudu dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo menghadiri halal bihalal yang digelar oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Berita Ilmiah Kerap Kali Timbulkan Keresahan Masyarakat
Informasi ilmiah tentang kebencanaan yang disampaikan pakar dan dimuat di media massa kerap kali menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat, Kepala Seksi Mitigasi Bencana Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan Abdul Muhari.
Zonasi PPDB Sejatinya Ciptakan Keadilan Sosial
Kebijakan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) yang banyak dikeluhkan para orang tua murid sejatinya untuk menciptakan keadilan sosial. Hal tersebut disampaikan pemerhati pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema A.
Polisi Bisa Pantau Pesan WhatsApp
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan polisi dapat melakukan pemantauan pada grup pesan singkat berbasis aplikasi atau WhatsApp jika di dalamnya terdapat pelaku yang bermasalah dengan hukum.
Pengacara TKN Tuduh Kubu Prabowo Manipulasi Pernyataan SBY
Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Wayan Sidarta mengatakan bahwa kubu Prabowo-Sandiaga telah memenggal dan memanipulasi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait ketidak netralan intelijen.
Hadapi Tempo, Chairawan Gandeng 10 Pengacara
Mantan Komandan Tim Mawar Mayjen TNI (Purn) Chairawan melibatkan sepuluh pengacara untuk menempuh pembelaan hukum di Dewan Pers atas dugaan pelanggaran kode etik pemberitaan Majalah Tempo dalam kerusuhan di beberapa titik di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.
KPU Kritisi Tautan Berita yang Dijadikan Alat bukti
Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ali Nurdin mengatakan bahwa dalil permohonan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menuntut supaya tautan berita dijadikan alat bukti adalah hal yang tidak berdasarkan menurut hukum.
Ma'ruf Amin Tak Langgar Ketentuan Pemilu
Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum, Ali Nurdin, menyatakan posisi calon wakil presiden, KH Ma'ruf Amin, sebagai Dewan Pengawas Syariah di anak usaha BUMN, yakni BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dinilai tidak melanggar ketentuan pemilu.
Yusril Sebut Sidang MK Bukan Arena Memperselisihkan Konsepsi Ketuhanan
Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa hal yang diperselisihkan dalam perkara sengketa Pilpres 2019, bukanlah berkaitan dengan perselisihan mengenai konsepsi Ketuhanan.
Jelang Rapat The Fed, Rupiah Menguat
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa (18/6/2019) pagi menguat jelang rapat bank sentral AS, Federal Reserve (Fed).
Wanita Banyak Dirugikan Oleh Kawin Kontrak
Anggota Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Rita Pranawati mengatakan bahwa dalam kawin kontrak perempuan sangat rentan menjadi korban, termasuk dicampakkan begitu saja.
Tiga Nama Sudah Terdaftar Nyalon Jadi Wabup Bekasi
Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Golkar membuka pendaftaran Wakil Bupati Bekasi untuk mendampingi Eka Supria Atmaja di sisa periode jabatan 2017-2022.
