sengketa pemilu
TKN kepada Pendemo: Sepanjang Tertib, Kita Hormati
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menyatakan menyerahkan urusan terkait demo menjelang putusan Mahkamah Konstitusi kepada aparat penegak hukum.
Aksi di Patung Kuda Dipastikan Selesai Sebelum Pukul 17.00
Koordinator lapangan unjuk rasa massa di Tugu Patung Kuda, Abdullah Hehamahua, mengatakan setiap aksi-aksi yang digelar sepanjang tahapan persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konsitusi (MK) tidak akan melebihi pukul 17.00 WIB.
Pengamanan di Sekitar MK Diperketat
Aparat kepolisian memperketat pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan adanya rencana unjuk rasa yang dilakukan massa dari Gerakan Kedaulatan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemanusiaan.
MUI Minta Masyarakat Ikhlas Terima Keputusan MK
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengimbau umat Islam dan masyarakat untuk dapat menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2019.
Puluhan Peserta Tahlil Akbar Berstatus Anak-anak
Puluhan orang yang ikut aksi Tahlil Akbar 266 di Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta, berusia di bawah 17 tahun.
Massa Tahlil Akbar Berdatangan ke Patung Kuda
Sejumlah massa peserta aksi bertajuk Tahlil Akbar 266 sudah mulai berdatangan ke lokasi Patung Kuda Monumen Nasional (Monas) sejak pukul 07.15 WIB, Rabu (26/6/2019).
Wiranto: Aksi Massa Tanggapi Putusan MK, untuk Apa?
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk menggerakkan aksi massa saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan sengketa pilpres, 27 Juni.
Masyarakat Diminta Tenang Tunggu Keputusan MK
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengharapkan masyarakat untuk tenang menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres yang rencananya akan diumumkan Kamis, 27 Juni.
Jelang Putusan Sidang MK, 8.000 Personel Polisi Siaga Amankan KPU
Polda Metro Jaya persiapkan langkah antisipasi potensi gangguan kerawanan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Kamis (27/6), salah satunya melakukan pengamanan intensif di KPU dengan menurunkan 8.000 personel.
Permintaan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Jelang Putusan MK
Kuasa hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga asas Pemilu, yakni langsung bebas rahasia (luber), jujur dan adil.
Kapolri Larang Unjuk Rasa di MK
Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan pihaknya melarang aksi unjuk rasa di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, selama rapat permusyawaratan hakim untuk putusan sengketa Pemilihan Umum Presiden 2019.
Ma'ruf Amin Minta Seluruh Pihak Terima Keputusan MK
Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin meminta semua pihak menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.
Sidang Putusan MK Dimajukan Jadi Kamis 27 Juni 2019
Mahkamah Konstitusi memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara sengketa Pilpres 2019, yang semula dijadwalkan pada Jumat (28/6) menjadi Kamis (27/6).
Prabowo-Sandi Akan Terima Keputusan MK
Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan Prabowo dan Sandi akan menerima apa pun hasil sengketa pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi yang rencananya diputuskan pada Jumat (28/6).
Jelang Putusan MK, 47 Ribu Aparat Keamanan Disiagakan
Sebanyak 47 ribu aparat gabungan dari kepolisian, TNI dan pemerintah daerah disiagakan untuk mengamankan objek-objek vital di Ibu Kota, DKI Jakarta menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi.
Masyarakat Diimbau Tidak Unjuk Rasa ke MK
Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar jangan mengadakan unjuk rasa saat pembacaan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Final dan Mengikat, Keputusan MK Harus Diterima Seluruh Pihak
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan putusan sembilan hakim MK atas hasil pembahasan sengketa Pilpres 2019 bersifat final dan mengikat sehingga harus diterima seluruh pihak.
Pengumuman Hasil Sidang MK Bisa Dipercepat
Juru Bicara Mahkamah Konstitus (MK) Fajar Laksono mengatakan tahapan final putusan sidang sengketa Pilpres 2019 yang diagendakan berlangsung pada Jumat (28/6) bisa saja dipercepat tergantung dengan kesiapan hakim.
PDIP Apresiasi Sikap MK
Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memperlihatkan sikap kenegarawanannya selama menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Bambang Widjojanto: KPU Seperti Fir'aun
Ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sombong tidak menghadirkan saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebelumnya dan mengumpamakan seperti "Fir'aun".
