dpr
Arteria : Revisi UU KPK Atas Dasar Keinginan KPK Sendiri
Usulan merevisi UU 30/2002 tentang KPK telah diajukan sejak November 2015 lalu.
Godok RUU KUHP, DPR Upayakan Tak Selipkan "Pasal Karet"
Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan penjelasan pada pasal-pasal yang dapat menimbulkan multitafsir
Waktu Sudah Mepet, DPR Masih Tidak Serius Garap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Penghapusan Kekerasan Seksual sesungguhnya sangat ditunggu oleh korban kekerasan seksual. UU ini dapat menjadi kebijakan khusus yang mengatur sembilan tindak pidana kekerasan seksual.
Soal Capim KPK, DPR Tunggu Surat Presiden
Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya menunggu surat dari Presiden Joko Widodo terkait dengan 10 nama calon pimpinan (capim) KPK yang akan dikirimkan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
Fadli Zon Usulkan Pembentukan Pansus Ibu Kota Baru
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas langkah-langkah kebijakan pemindahan ibu kota negara, karena perlu dibahas secara mendalam dan menyeluruh.
Ketua DPR Bacakan Surat Kajian Pemindahan Ibu Kota
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membacakan surat dari Presiden Joko Widodo yang berisi hasil kajian rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Gerindra Tak Setuju Pembangunan Ibu Kota baru Dibiayai Swasta
Fraksi Gerindra tidak sepakat bila pemindahan ibu kota dibiayai oleh swasta. Gerindra ingin pembangunan ibu kota baru sepenuhnya dibiayai oleh negara.
Fahri Hamzah Sesalkan Keputusan Pemindahan Ibu Kota
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyesalkan keputusan sepihak pemerintah terkait pemindahan ibu kota tanpa mengajak diskusi MPR RI dan DPR RI, karena untuk melaksanakan kebijakan itu ada sekitar delapan undang-undang yang harus diubah.
Jokowi Kritisi Pembuatan UU yang Bertele-Tele
Di depan Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo mengkritik pembuatan Undang-undang yang masih memakai pola lama dan bertele-tele.
DPR Minta Konsep Pemindahan Ibu Kota Diajukan Secara Terbuka
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah mengajukan dahulu konsep pemindahan ibukota secara terbuka kepada DPR terlebih dahulu, karena menyangkut pembuatan regulasi undang-undang sebagai payung hukum kebijakan tersebut.
Hampir Setengah Anggota DPR Tak Hadiri Rapat Paripurna
Rapat Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan agenda pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBM) TA 2018 tidak dihadiri nyaris separuh anggota DPR.
Jelang Pidato Kenegaraan Jokowi, Polisi Bubarkan Massa di Sekitar Gedung Parlemen
Polisi membubarkan massa berkaos merah yang berkumpul di depan gedung TVRI dan pintu masuk gerbang pemuda SUGBK saat pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di gedung parlemen pada Jumat (16/8/2019) siang.
Dihadiri Jokowi JK, Sidang Tahunan MPR Resmi Dibuka
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan membuka Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Usul Penerapan Kembali GBHN Tak Perlu Dipermasalahkan
Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan IPDN Prof Juanda mengatakan usulan mengembalikan kewenangan MPR RI dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara tidak ada masalah.
PAN Ingin Hidupkan Kembali GBHN
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan MPR RI menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau sejenisnya.
Pakar Sebut UU Siber Darurat bagi Indonesia
Pakar hukum telematika Universitas Indonesia (UI) Edmon Makarim menegaskan kebutuhan UU Keamanan dan Ketahanan Siber bagi Indonesia sudah sedemikian emergency atau darurat.
PAN Usulkan 10 Kursi Pimpinan MPR
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaoanan Daulay, mengusulkan agar kursi Pimpinan MPR RI berjumlah 10. Kesepuluh kursi itu terdiri dari sembilan orang mewakil fraksi dan satu orang mewakili kelompok DPD RI.
KPK Tahan I Nyoman Dharmantra untuk 20 Hari ke Depan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra (INY) bersama lima orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin impor bawang putih Tahun 2019.
KPK Sesalkan Kasus Suap yang Selalu Libatkan DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan terjadinya praktik korupsi terkait kasus suap pengurusan izin impor bawang putih Tahun 2019 yang melibatkan wakil rakyat.
DPR RI Sebut Komunikasi Krisis PLN Harus Diperbaiki
Saat ini mata, telinga, pikiran bahkan hati rakyat Indonesia, tengah tertuju kepada kinerja PLN. Sayangnya sorotan ini bukan karena prestasi melainkan akibat mati listrik massal (blackout) yang melanda Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah sejak Minggu pukul 11.45 WIB. Nada miring bahkan cibiran publik semakin gencang karena blackout ini juga melumpuhkan sarana publik terutama transportasi (MRT dan KRL) dan mengganggu jaringan komunikasi serta menghambat distribusi air bersih.
