Gerindra Tak Setuju Pembangunan Ibu Kota baru Dibiayai Swasta

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM--Fraksi Gerindra tidak sepakat bila pemindahan ibu kota dibiayai oleh swasta. Gerindra ingin pembangunan ibu kota baru sepenuhnya dibiayai oleh negara.

"Kalau Gerindra maunya 100 persen uang negara," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Pembangunan ibu kota, kata Edhy termasuk pula dalam skema membangun negeri. Maka itu, pembangunan itu tidak bisa diserahkan pada swasta untuk menghindari intervensi di masa mendatang.

Wakil ketua umum Gerindra itu juga mempertanyakan dana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser dan Kutai Kartanegara yang diprediksi membutuhkan dana mencapai Rp 500 triliun. Padahal, Indonesia saat ini tidak memiliki dana sebanyak itu.

Ia pun meminta agar pemindahan ibu kota ini tidak terburu-buru dan harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. "Menurut saya kajian-kajian nya di DPR sendiri belum dibahas. kita perlu mengkaji secara dalam tentang pemindahan ibu kota," ujar Edhy.

Ia menambahkan, Gerindra secara umum sepakat soal pemindahan ibu kota. Namun, Gerindra lebih sepakat untuk pemindahan ibu kota ke tempat yang lebih dekat.

"Kami Gerindra ingin kalau bisa di sekitar Jakarta Jonggol sebagai misal. tidak terlalu jauh tinggal penguatan-penguatan," ujar Edhy Prabowo.

Seperti diketahui, pada Senin (26/8), Presiden RI Joko Widodo menentukan lokasi ibu kota di dua kabupaten di Kalimantan Timur. Dua kota/kabupaten yang dipilih yakni Penajam Paser dan Kutai Kartanegara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Pemerintah punya beberapa alasan dalam rencana pemindahan, antara lain, karena terjadi krisis ketersediaan air di pulau Jawa dan konversi lahan terbesar juga terjadi di sana. Selain itu, tingginya urbanisasi terkonsentrasi di Jakarta dan Jabodetabek, kemacetan dan kualitas udara tidak sehat serta rawan banjir tahunan hingga turunnya tanah dan muka air laut naik, juga menjadi salah satu pertimbangannya.