Komitmen Reformasi Legislasi Jokowi Tak Terwujud di Prolengas 2020

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Sebanyak 50 RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020 masih mencerminkan semangat "over regulasi" yang ditampilkan oleh DPR dan pemerintah. Padahal, dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi menyerukan agar dilakukan reformasi di bidang legislasi.

Demikian pendapat peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Ferdian Andi.

Ferdian yang juga dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini menemukan sejumlah isu yang semestinya tidak perlu diatur dalam bentuk UU, namun justru diusulkan menjadi RUU.

Ia menyebut seperti RUU tentang RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji, RUU tentang Desitnasi Wisata Halal, RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan RUU tentang Ketahanan Keluarga.

"Berbagai persoalan tersebut, jika memang urgent untuk diatur semestinya cukup diatur melalui peraturan perundang-undangan di bawah UU saja," jelasnya.

Justru, menurut dia, RUU yang semestinya mendesak untuk diterbitkan namun tidak muncul dalam daftar prolegnas 2020.

"Seperti RUU Jabatan Hakim yang di Prolegnas 2019 di DPR periode lalu. Padahal, persoalan karut marut jabatan hakim di Indonesia menjadi masalah krusial yang harus segera dituntaskan," ia menambahkan.

Adapun mengenai omnibus law yang sebelumnya digadang-gadang presiden sebagai upaya untuk merampingkan sejumlah UU dalam satu UU, ia menilai dalam daftar Porlegnas prioritas 2020 ini justru jauh panggang dari api. Ferdian mencontohkan, RUU Kefarmasian yang dimasuKkan sebagai omnibus law, sementara di sisi yang lain terdapat RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

"Poin pentingnya, konsep omnibus law yang diharapkan sebagai UU sapu jagad, tampak belum terkonsolidasikan dengan baik dari sisi konsep dan implementasi melalui Prolegnas Prioritas Tahun 2020 ini," kritiknya.