Anies Baswedan Kritik Mundurnya Demokrasi Era Jokowi, Janjikan Revisi UU ITE dan Singgung Konoha dan Wakanda

AYOJAKARTA.COM -- Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kembali menyoroti era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kali ini capres yang diusung Koalisi Perubahan ini menyinggung soal kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi.

Menurut Anies Baswedan saat ini kebebasan berpendapat telah mengalami penurunan atau mundurnya demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Mengungkap Kepribadian Seseorang dari Bentuk Kaki, Cari Tahu Kamu Sosok Karismatik atau yang Sulit Dibujuk?

Hal ini disampaikan dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Rabu (22/11/2023).

“Masyarakat kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan,” ungkap Anies dikutip Ayojakarta.com dari kanal YouTube METRO TV, Kamis (23/11/2023).

“Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan, karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik,” lanjutnya.

Menurutnya jika kritik dimatikan maka sejumlah kebijakan yang telah diterapkan akan mengalami penurunan kualitas.

Maka dari itu Anies Baswedan menyebut bahwa kebebasan berpendapat merupakan hal penting untuk dikembalikan.

Baca Juga: Rismon Sianipar Ungkap Rekayasa CCTV Kasus Jessica Wongso: Saya Buktikan 73 Persen Informasi Hilang

Jika kebebasan berpendapat dibatasi akan menyebabkan masyarakat banyak menggunakan istilah ‘Wakanda dan Konoha’.

“Kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan pada rakyat secara umum,” kata Anies Baswedan.

“Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah wakanda dengan istilah konoha hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada undang-undang yang memprosesnya,” imbuhnya.

Capres nomor urut 1 itu kembali membawa wacana untuk merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Yang mana dianggap membelenggu kebebasan berpendapat sehingga demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

Baca Juga: Tes Penglihatan: Secepat Apa Kamu Bisa Menemukan Satu Burung Beo yang Berbeda? Yuk Uji Ketajaman Mata!

“Insya Allah Undang-undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncana untuk direvisi kedepannya,” ujarnya.

Bukan hanya mengkritik mundurnya demokrasi, Anies Baswedan juga menyoroti pembangunan IKN.

Menurut capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan, pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan.

Anies Baswedan menyampaikan bahwa pemindahan ibukota justru menambah masalah baru dan bisa membuat ketimpangan dengan daerah sekitar.

“Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” ujarnya.

Baca Juga: Mengungkap Kepribadian Seseorang dari Gaya Berjalan, Orang yang Jalannya Lambat Ternyata Karismatik

Lebih lanjut capres pasangan Muhaimin Iskandar ini menyebut bahwa seharusnya jika tujuan pembangunan untuk pemerataan.

Maka bisa dilakukan dengan membangun kota kecil menjadi menengah, dan kota menengah menjadi besar di Indonesia.***