Disoroti DPR Usai Naik Rubicon di Tengah Polemik Pagar laut, Kades Kohod Arsin Tiba-tiba Menghilang Bak Ditelan Bumi

AYOJAKARTA.COM -- Kepala Desa Kohod, Arsin bin Sanip, menjadi sorotan publik dan DPR setelah terungkap memiliki mobil mewah, termasuk Jeep Rubicon, di tengah kontroversi terkait proyek pagar laut di wilayahnya.

Gaya hidupnya yang glamor dan kepemilikan kendaraan mahal ini memicu pertanyaan mengenai sumber kekayaan dan integritasnya sebagai pejabat publik.

Gaya hidup dari seorang kades Kohod tersebut lantas menjadi sorotan berbagai pihak termasuk anggota DPR.

Baca Juga: Polemik Pagar Laut di Tangerang, Mahfud MD Soroti Proses Hukum dan Penerbitan SHGB

Sorotan DPR terhadap Kades Kohod

Anggota DPR, Dede Yusuf, mengungkapkan keheranannya terhadap gaya hidup Arsin yang dinilai tidak sejalan dengan statusnya sebagai kepala desa.

Ia mencatat bahwa banyak orang biasa di daerah tersebut bahkan tidak mampu membeli mobil seharga Rubicon, menimbulkan kecurigaan adanya praktik kolusi atau kongkalikong dalam pengelolaan sertifikat hak guna bangunan (HGB) terkait proyek pagar laut yang dipertanyakan.

Kehilangan Jejak

Setelah menjadi sorotan, Arsin dilaporkan menghilang bersama kendaraan-kendaraannya. Informasi menyebutkan bahwa mobil-mobil mewahnya telah dipindahkan ke lokasi lain untuk menghindari perhatian publik.

Baca Juga: Dinilai Lamban Atasi Kasus Pagar Laut Sepanjang 30 Meter di Pantai Tangerang, Anggota Komisi IV DPR RI Sentil KKP: Sangat Terlambat

Keberadaan Arsin pun menjadi misteri, dengan dugaan bahwa ia sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait proyek yang kontroversial tersebut.

Siapa Sebenarnya Kades Kohod Arsin?

Kasus pagar laut yang melibatkan Arsin mencuat setelah ia membela pembangunan pagar tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Agraria Tata Ruang.

Pernyataan dan tindakan Arsin dalam konteks ini semakin memperkuat kecurigaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitasnya sebagai kepala desa.

Dengan situasi ini, Arsin dan kasusnya menjadi titik fokus perhatian, baik dari masyarakat maupun lembaga legislatif, yang menuntut penjelasan lebih lanjut tentang sumber kekayaan dan keputusan-keputusan yang diambil selama menjabat.***