muslim uighur
Jokowi Didesak Inisiasi Perdamaian Beijing-Etnis Uighur
pemerintah bisa mendorong negara- negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antara Uighur dengan pemerintah Beijing. Sebagaimana, ASEAN bersatu menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar.
Indonesia Abaikan Fakta Kredibel Soal Uighur
Sikap Pemerintah Indonesia yang memilih mengabaikan dan tidak ikut campur atas dugaan pelanggaran HAM dan perlakuan represif yang dialami etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di wilayah Xinjiang setelah mendengar penjelasan Duta Besar (Dubes) China sangat disayangkan. Pemerintah Indonesia dinilai mengabaikan laporan kredibel yang dikemukakan berbagai lembaga HAM internasional, laporan panel Dewan HAM PBB, dan sikap tegas 22 negara (di antaranya Uni Eropa, Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jepang) yang telah menulis surat kepada pejabat hak asasi manusia PBB untuk mengutuk perlakuan China terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di wilayah Xinjiang.
Aneh, Indonesia Percaya Begitu Saja Penjelasan Dubes China Soal Uighur
Langkah Indonesia yang menjadikan penjelasan Dubes China sebagai satu-satunya rujukan atas dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim, adalah kebijakan sangat keliru.
Delegasi Massa Bela Uighur Tidak Diizinkan Masuk Kantor Kedubes China
Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif, menuturkan bahwa pihaknya telah diberi izin masuk ke dalam kantor Kedubes China. Tapi, di tengah jalan, para delegasi dialihkan ke tempat lain.
Massa Aksi Umat Islam Bela Uighur Tuntut Bertemu Dubes China
Pantauan Ayojakarta di lokasi, massa yang hadir diperkirakan mencapai ribuan orang. Mereka membawa berbagai artibut mulai bendera hingga spanduk dan ikatan kepala bertuliskan "Save Uighur".
Kapolres Jaksel: 700 Personel Polisi Jaga Aksi Bela Uighur di Depan Kedubes China
Tiga mobil water cannon dan pembatas kawat duri dihadirkan untuk mengantisipasi aksi kekerasan dari pihak demonstran di depan Kedubes China.
Pasukan Brimob Sudah Penuhi Jalan Depan Kedubes China
Aksi dipastikan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB nanti seperti dikatakan Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif, kepada Ayojakarta melalui pesan singkat, Jumat (27/12/2019).
Dipastikan Jadi, Aksi Umat Islam Bela Uighur di Depan Kedubes China Pukul 13.30 WIB
Demonstrasi bakal berlangsung setelah salat Jumat. Ia mengimbau massa aksi untuk menunaikan salat Jumat terlebih dahulu sebelum berangkat ke lokasi unjuk rasa.
Katib Aam PBNU Minta Masalah Uighur Diselesaikan Secara Manusiawi
Pemberitaan mengenai dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis minoritas muslim Uighur kian menghangat di Tanah Air. Banyak pihak menyoroti permasalahan tersebut. Katib Aam PBNU, KH Yahya Cholil Staquf menyerukan agar masalahdiatasi dengan dasar kemanusiaan dan tidak ingin menjadikan agama sebagai alat untuk membesar-besarkan konflik. "Sikapnya kita meminta supaya diselesaikan secara manusiawi. Dan kalau Pemerintah China mau kita bisa bantu," ujarnya, dalam dialog lintas iman untuk moderasi beragama di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).
.jpg)
Moeldoko: Uighur Urusan Negara China, Indonesia Tak Ikut Campur
Moeldoko mengatakan, masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya. "Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," tambahnya.
Senator: Warga Dunia Harus Terus Suarakan Isu Uighur
Anggota DPD RI Fahira Idris memahami sebagai negara berideologi komunis, memang tidak ada ruang bagi rakyat China untuk mengkritik kebijakan pemerintahnya.
Din Syamsudin Usul Bentuk TPF Internasional Masalah Muslim Uighur
Pemberitaan mengenai dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis minoritas muslim Uighur kembali menghangat di Tanah Air. Ketua Dewan Nasional Gerakan Indonesia Maju, Din Syamsudin turut menyoroti hal tersebut. Mantan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu pun merekomendasikan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) Internasional. Sehingga mengungkap permasalahan yang sesungguhnya. "Cobalah bentuk tim pencari fakta internasional melibatkan banyak pihak. Lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi jangan kemudian ke sana, diatur seolah-olah tidak ada," ujarnya di Gedung Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).
.jpg)
KAMMI: Sikap Indonesia Atas Muslim Uighur Dinantikan Dunia
Pemberitaan mengenai dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis minoritas muslim Uighur kembali menghangat di Tanah Air. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta Pemerintah Indonesia segera mendesak China untuk membuka akses informasi terkait etnis minoritas Uighur di Xinjiang itu. Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Elevan Yusmanto menyebut, hal ini diperlukan agar tidak muncul kecurigaan dari berbagai pihak atas apa yang terjadi pada muslim Uighur.
DPR Bela NU dan Muhammadiyah soal Uighur
Munculnya tudingan Wall Street Journal (WSJ) terhadap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang bersikap diam terhadap etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang menuai beragam tanggapan.
Sampai Kapan Indonesia Diam Soal Uighur
Perlakuan represif dan kebijakan tidak manusiawi yang dialami etnis minoritas Uighur di Xinjiang semakin terkuak dan sepertinya banyak negara di dunia sudah mulai muak dengan kesewenang-wenangan ini. Setelah pada Juli 2019 lalu, lebih dari 20 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) termasuk Australia, Inggris, Kanada, Prancis, dan Jerman mengirim surat kecamanan kepada para pejabat tinggi Dewan HAM PBB terkait perlakuan otoritas China terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di wilayah Xinjiang, awal Desember ini DPR Amerika Serikat meloloskan RUU yang dapat memberikan Gedung Putih kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi China atas apa yang terjadi di Xinjiang.
.jpg)