JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Presiden Jokowi-Maruf Amin seyogyanya berperan aktif menjadi penegah konflik pemerintah Tiongkok dengan etnis Uighur.
Wakil Ketua BKSAP DPR, Mardani Ali Sera mengingatkan janji kampanye Presiden Jokowi saat depat capres yang lalu akan membangun hubungan internasional.
“Kita mendesak pemerintah Jokowi speak up dan menginisiasi perdamaian, menyelesaikan konflik antara pemerintah Beijing dengan etnis muslim Uighur," kata Mardani dalam keterangannya.
Ketua DPP PKS itu mengatakan, saat debat capres sesi keempat pada 30 Februari 2019, Jokowi berjanji akan membangun hubungan internasional, karena sangat dipercaya menangani kasus konflik di negara-negara lain, termasuk kasus penindasan yang menimpa warga muslim uighur di Provinsi Xianjiang.
"Ini merupakan ujian terhadap konsistensi Presiden Jokowi,” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jakarta Timur itu mengatakan, DPR juga akan melakukan diplomasi antarlembaga dengan Kongres Rakyat Nasional mendorong pemerintah Beijing menghentikan tindak kekerasan terhadap kepada etis Uighur.
Mardani menyebut ada empat peran aktif yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadi penegah konflik Beijing-Uighur.
Pertama, pemerintah merangkul etnis muslim Hui di Tiongkok yang memiliki hubungan baik dengan Beijing agar menjadi fasilitator agar kelompok Uighur tidak memberontak memisahkan diri.
Kedua, pemerintah Beijing bisa belajar dari Indonesia bagaimana Islam menjadi representasi agama yang damai sehingga tidak perlu takut ancaman etnis muslim Uighur.
Ketiga, pemerintah bisa mendorong negara- negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antara Uighur dengan pemerintah Beijing. Sebagaimana, ASEAN bersatu menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar.
Keempat, pemerintah harus mendesak pemerintah Beijing untuk menghentikan cara-cara kekerasan dan diskriminatif pada kamp-kamp reedukasi.
"When we use violent , we don't get a get a good aim. Untuk membangun perdamain, pemerintah Tiongkok harus lebih mengedepankan cara-cara damai dan terus membangun Xinjiang," tandasnya.
Share this article
pemerintah bisa mendorong negara- negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antara Uighur dengan pemerintah Beijing. Sebagaimana, ASEAN bersatu menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar.