Sedang Pandemi, Anggota DPRD Tangsel Malah Kunker

TANGSEL, AYOJAKARTA.COM - Saat pemerintah terus berupaya menekan angka penularan corona, para anggota DPRD  Tangerang Selatan jutsru melakukan kunjungan kerja (Kunker). Tak hanya disorot publik, mereka seperti abai dengan persoalan social distancing untuk memutus rantai penyebaran corona.

 

Beberapa perwakilan fraksi justru diketahui menggelar kunker, salah satunya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. Ketua DPRD Tangsel, Abdul Rosyid, berkilah tak mengetahui secara detail siapa saja dan daerah mana yang menjadi tujuan dari kunker para anggotanya. Dia menyebutkan, daerah Bogor termasuk salah satu tujuan kunjungan itu.

 

"Kalau detailnya saya enggak hafal, tapi prinsipnya saya perlu tekankan kepada teman-teman, itu tidak seluruhnya. Dan itu pun berdasarkan usulan masing-masing komisi," jelasnya di kawasan Serpong, Selasa (14/4/2020).

 

Menurutnya, ada komunikasi dan koordinasi antara DPRD dari masing-masing daerah tersebut dalam rangka membahas percepatan Covid-19. Lebih lanjut, Rosyid menerangkan, secara kelembagaan DPRD Kota Tangsel memiliki ketentuan kegiatan selama masa wabah Covid-19 saat ini.

 

Misalnya pembatasan tempat kegiatan dengan melakukan seleksi apakah di lokasi itu masih aman menggelar Kunker. "Kita batasi, himbauannya jelas kita batasi," jelas Abdul Rosyid.

 

Dia mengklaim bahwa DPRD menerapkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam protokoler WHO mencegah penyebaran Covid-19. Artinya, setiap orang yang bepergian ke daerah pandemi harus diperiksa dan dikarantina terlebih dahulu.

 

"Yang pasti kalau di DPRD kita menerapkan pola protokoler WHO, kalau secara lembaga seperti itu. Coba nanti kita kroscek ke dinas kesehatan mekanismenya (karantina)," tambahnya.

 

Lebih lanjut, Kunker bukanlah kebijakan fraksi melainkan keputusan dari komisi masing-masing. Sedangkan terkait keikutsertaan anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam Kunker, maka dia meminta agar anggota yang pulang Kunker melakukan test Covid-19.

 

"Ya mereka kan, silahkan nanti masing-masing untuk test aja. Kalau kebijakan lembaga, kalau bicara lembaga ya  kita pakai protokoler (WHO)," kata dia.