GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Kasus soal SMP yang viral karena membawa Anies dan Mega masuk babak diklarifikasi oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait untuk mengetahui kronologis peristiwa tersebut.
Iman mengatakan, guru rasial dan guru politikus itu perlu ditangani lantaran memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan di DKI Jakarta. Komisi E rencananya menggelar rapat internal dengan Pimpinan DPRD DKI agar dapat menentukan langkah selanjutnya.
"Nanti kita akan mengadakan rapat internal. Kira-kira sanksi apa yang akan kita jatuhkan kepada orang-orang yang kita anggap, masih kita anggap ya melakukan kelalaian," ucap Iman, Selasa (15/12/2020).
Menurut Iman, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga harus terjun langsung ke lapangan untuk mencari tahu inti permasalahan kedua kasus tersebut. Sebab, ia menilai, kejadian seperti ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat.
AYO BACA : Buntut Kasus Soal Ujian Anak Sekolah 'Anies Diejek Mega', Guru Pembuat Soal Dipolisikan
"Ini mesti memang dari dinas harus langsung turun gunung ampe mereka ke bawah mengetahui betul apa sih permasalahannya. Ini kan katanya ada yang kelewatan untuk menyortir soal-soal. Nah, hal-hal kayak gini jangan sampai terjadi lagi. Ini sepele tapi akibatnya luar biasa, dampaknya," jelas dia.
Soal ujian itu beredar luas di media sosial dan menjadi viral. Soal tersebut memuji Anies dan menjadikan Mega sosok antagonis.
Salah satu soal berbunyi, "Pak Anies adalah seorang Gubernur hasil Pemilihan Gubernur tahun 2017. Ia tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya diri dan keluarga. Sebaliknya, ia gunakan jabatannya untuk menolong rakyat yang mengalami kesusahan. Perilaku pak Anies adalah contoh sikap..."
Lalu, "Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam. Walaupun demikian Anies tidak pernah marah. Perilaku Anies merupakan contoh..."
AYO BACA : Dinas Pendidikan DKI Selidiki Pembuat Soal Ujian SMP
.jpg)
Share this article
Iman mengatakan, guru rasial dan guru politikus itu perlu ditangani lantaran memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan di DKI Jakarta. Komisi E rencananya menggelar rapat internal dengan Pimpinan DPRD DKI agar dapat menentukan langkah selanjutnya.