Jakarta Cetak Sejarah! Pramono Anung Siap Luncurkan Obligasi Daerah Pertama di Indonesia

AYOJAKARTA.COM - Pemprov DKI Jakarta bersiap mencatat sejarah baru dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun.

Penerbitan obligasi daerah ini, digadang-gadang menjadi yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Rencana tersebut disampaikan Pramono saat menjadi narasumber utama dalam acara Investor Daily Roundtable yang berlangsung di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/6).

Baca JugaCurhat Pilu Deretan Publik Figur Pasca Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun PenjaraSejumlah figur publik seperti Jerome Polin dan Nadya Hutagalung ramai membela Nadiem Makarim di Threads. Mereka menilai vonis 10 tahun penjara kasus Chromebook ini tidak adil dan merusak akal sehat.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan tanpa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya sekarang ini, tahun ini pertama kali menerbitkan dan mungkin baru pertama kali ada di Republik ini yang namanya obligasi daerah. Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun," ujar Pramono.

Nantinya, dana tersebut akan dialokasikan untuk beberapa proyek prioritas yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat.

Mulai dari transportasi, rumah sakit, sekolah, rumah susun, sumber daya air, pengendalian banjir, dan gedung pemerintahan.

Baca JugaSudah 8 Jam Damkar Melawan Si Jago Merah, 5 Fakta Kasus Kebakaran TPA JatiwaringinDamkar masih terus berupaya memadamkan si jago merah yang melahap tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa, 30 Juni 2026.

"Untuk apa Rp3,5 triliun ini? Yang pertama untuk pendidikan. Yang kedua untuk salah satunya modal awal membangun Rumah Sakit Sumber Waras. Kemudian juga untuk pendidikan di Jakarta," jelasnya.

Lebih lanjut, Pram memastikan dana hasil obligasi daerah nantinya digunakan untuk kebutuhan mendasar masyarakat Jakarta dan bukan untuk kepentingan bisnis BUMD.

Ia yakin, obligasi daerah yang diterbitkan akan disambut baik oleh para investor.

Baca JugaAntisipasi Longsor Susulan, Sudin SDA Jakpus Gerak Cepat Tangani Bantaran KBB di Benhil!SDA Jakarta Pusat bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap longsor yang terjadi di bantaran Kanal Banjir Barat (KBB).

Pram juga mencontohkan manajemen PAM Jaya yang saat ini semakin sehat dengan adanya peningkatan tata kelola yang profesional.

"Pokoknya kalau di Jakarta saya sudah sampaikan, BUMD-nya beberapa BUMD enggak boleh sama sekali disentuh oleh siapa pun dan itu harus profesional, termasuk rekrutmen," ungkapnya.***