Kasus Dedy Susanto, Dosen Hukum Pidana: Informasi Medsos Bisa Dijadikan Alat Bukti Hukum

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Nama Dedy Susanto sejak kemarin menjadi perbincangan publik menyusul unggahan seorang selebgram bernama Revina VT. 
 
Melalui akun instragram pribadinya @revinavt, Revina secara blak-blakan membongkar sisi gelap pria yang dikenal sebagai pakar psikologi tersebut. 

Mantan kekasih Young Lex ini memaparkan bahwa sang psikolog bukan mengobati pasiennya justru bertindak asusila. Revina juga memberikan beberapa bukti chat korban yang telah dilecehkan oleh Dedy. Tak hanya itu, menurut Revina, izin praktik dan gelar akademis Dedy tidak jelas.

Revina mengaku kenal dengan Dedy saat diajak kolaborasi untuk mengisi konten YouTube. 

Unggahan Revina tersebut pun viral hingga sang psikolog menutup konten Instragramnya. 

Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Azmi Syaputra menanggapi peristiwa hukum Dedy Susanto menarik untuk ditelaaah. Informasi yang diketahuinya, Dedy termasuk salah satu ilmuwan yang cukup sukses mengadakan event workshop terkait permasalahan psikis baik di skala nasional maupun daerah.

"Namun saat ini ada dugaan peristiwa hukum atas dirinya di mana diketahui melalui teknologi informasi di ranah media sosial terjadi perdebatan pendapat dan fakta antara sesorang yang bernama Rv dan DS yang memiliki program ditujukan bagi perempuan yang sedang bermasalah dengan psikis atau tertekan batin, dengan metode yang diberi istilah terapi khusus di ruangan," tutur Azmi kepada Ayojakarta. 

Azmi menjelaskan, sebenarnya terapi jika dilakukan secara benar, terukur dan profesional adalah sah-sah saja asalkan dengan syarat dan kondisi yang sesuai SOP. 

"Lazim dan patut, namun jika dilakukan dengan cara yang tidak benar, tidak baik dan tidak profesional berarti ada perilaku yang salah di sini," ujarnya. 

Apalagi, sambung Azmi, kalau terapi dijadikan hanya sebagai modus guna kepentingan hasrat individualnya maka yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pidana. Sesuai ketentuan pasal 332 KUHP termasuk pula pasal cabul atau pelecehan seksual. 

"Ketentuan pidana ini dapat dikenakan pada pelaku bila ada unsur aktif di mana ia membawa pergi seseorang wanita untuk penguasaannya. Menguasai keadaan tidak harus lama, beberapa saat pun dapat dikenakan sanksi, malah di sinilah terlihat unsur kesengajaannya," paparnya. 

Jika nanti diketahui dan didukung bukti kuat adanya niat (mensrea) berupa membujuk, dilanjutkan dengan tindakan aktif oleh pelaku misalnya telah menyusun rencana, persiapan lokasi terapi yang sudah dikondisikan. 

"Ïnilah yang disebut dolus (unsur kesengajaan) dan semestinya dihukum pelaku dihukum lebih berat," tegas Azmi. 

Lebih lanjut Azmi menerangkan bahwa tindak pidana ini masuk kategori delik aduan. Polisi baru dapat melakukan proses penyelidikan bila ada pengaduaan dari korban selaku pihak yang dirugikan kepentingan hukumnya. Meskipun demikian, kepolisian patut pula untuk bersiaga, memonitor dan pengumpulan data melalui teknologi informasi atas kasus ini. 

"Karena data informasi digital juga dapat dijadikan bukti atas terjadinya sebuah peristiwa. Ini perluasan alat buki dalam KUHAP pasal 184 ayat 1," imbuhnya.