Bupati Cantik Pastikan Tidak Ada Desa Hantu

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Bupati Landak Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa memastikan tidak ada desa fiktif atau desa hantu di wilayahnya.

Sebanyak 156 desa di Landak memiliki penduduk dan perangkat desa yang jelas, serta sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri.

''Terkait pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang menyatakan dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa dengan motif adanya desa hantu, kami pastikan di Landak tidak ada hal itu. Tidak ada namanya desa fiktif atau desa hantu, di sini ada 156 desa yang semua berpenduduk dan memiliki perangkat desa yang jelas serta desa kita terdaftar di Kementerian Dalam Negeri,'' papar Karolin, Senin (11/11/2019).

Pencairan Dana Desa saat ini sudah diatur dan diawasi sedemikian efektif dan efisien sehingga kecil kemungkinan adanya desa fiktif atau desa hantu sebagaimana dikatakan Sri Mulyani.

''Setiap tahapan pencairan Dana Desa harus dilengkapi dengan dokumen, baik itu APBDes, perdes APBDes ataupun laporan pelaksanaan. Juga ada tim monitoring dari inspektorat yang setiap tahunnya secara acak turun memonitor pelaksanaan Dana Desa di lapangan,'' tutur Karolin.

Bupati berparas cantik yang baru berusia 37 tahun itu berharap, pejabat di pusat jangan memberikan statement tidak jelas karena bisa menimbulkan argumen yang semakin rumit. Dan aparat di kabupaten yang nanti terkena dampaknya.

Selain itu, pihak kementerian diminta lebih bijak dalam melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar sesama kementerian guna mendukung visi misi Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan.

''Lebih baik pihak kementerian melakukan koordinasi antar kementerian secara baik agar memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa terkait dengan terobosan-terobosan baru guna mendukung visi misi Presiden Jokowi lima tahun ke depan. Dan kami di Kabupaten Landak siap melakukan kerja sama yang baik dengan pihak kementerian manapun dalam hal pembangunan yang lebih baik lagi di Kabupaten Landak dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku,'' beber Karolin.

Hal itu disampaikan Karolin menanggapi pernyataan Sri Mulyani bahwa kementeriannya mendapatkan laporan Dana Desa diselewengkan yang dilakukan dengan modus menyalurkan dana ke desa baru yang tak berpenghuni saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

Sri Mulyani menduga desa tak berpenghuni tersebut sengaja diciptakan demi mendapatkan dana pemerintah dan kabar soal keberadaan desa tak berpenghuni baru didengarnya dari Kemendagri. Namun dia tidak menyebutkan secara pasti berapa banyak atau nama dan lokasi desa hantu dimaksud.