Sinergikan Data Pertanian, Yasin Limpo Kunjungi Kementerian ATR/BPN

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo langsung memaksimalkan program kerjanya dengan menyambangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Kedatangan Menteri Pertanian yang baru saja dilantik itu guna menyinergikan data pertanian, terutama luas baku sawah. 

''Per 1 Desember kita akan sepakati bersama data akhir yang digunakan. Tidak ada lagi istilah data-data berbeda. Data pertanian hanya ada satu,'' ungkap Syahrul Yasin Limpo saat jumpa pers usai melakukan pertemuan tertutup antara jajaran Kementan dan Kementerian ATR/BPN di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019). 

Syahrul menegaskan, berdasarkan hasil pertemuan itu, tim Kementan dan Kementerian ATR/BPN akan bersama-sama  melakukan verifikasi terhadap sejumlah wilayah. Tidak hanya dua kementerian ini, verifikasi juga akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). 

''Perbedaan terjadi karena kita menggunakan citra satelit  sehingga ada  bias. Kita sekarang sudah satu data, kita akan menggunakan citra satelit dengan deviasi rendah dengan demikian kesalahannnya bisa kita perhitungkan,'' ujar Syahrul Yasin Limpo. 

Yasin Limpo berjanji akan mengawal secara langsung proses verifikasi. Apalagi hasil akhir data ini akan digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan di sektor pertanian.

''Dampak dari data akhir akan sangat besar, baik terhadap petani maupun masyarakat luas. Jadi kita tidak boleh main-main. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pangan 267 juta rakyat Indonesia,'' ujar Syahrul. 

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyambut hangat kedatangan Menteri Pertanian ke kantornya. Sofyan memastikan tidak akan ada lagi perbedaan data karena semua pihak akan  duduk bersama memverifikasi data. 

''Ternyata menggunakan data citra satelit itu ada deviasi-nya sehingga itu yang akan kita cek ke lapangan bersama-sama. Sekarang hasil ceknya sudah ada, tinggal kita rapatkan untuk kita sepakati,'' jelas Sofyan. 

Berdasarkan perhitungan tahun 2018, Lahan Baku Sawah Nasional seluas 7.105.145 hektare,  berkurang 645.854 hektare dibandingkan Lahan Baku Sawah Tahun 2013 seluas 7.750.999 hektare. Tapi Sofyan memastikan perhitungan tersebut akan berubah. 

''Kita sudah punya data, tapi tidak akan merilis sebelum teman-teman memfinalkan hasilnya. Kami memastikan akan penambahan, tapi untuk hasil akhirnya mari kita tunggu keputusan rapat bersama,'' tegas Sofyan. 

Hingga 31 Oktober 2019, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan validasi terhadap 20 provinsi meliputi provinsi di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera, serta Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. 

''Kami memilih 20 provinsi tersebut karena mereka adalah daerah penghasil beras terbesar yang menjadi lumbung pangan nasional. Tiga belas provinsi lainnya akan kami periksa, tapi hasilnya sudah tidak signifikan lagi,'' terang Sofyan.