Masih Belum Mencapai Sasaran Investasi, Inilah Alasan Proyek Raksasa Ibu Kota Nusantara Mengalami Kendala

AYOJAKARTA.COM – Menjadi salah satu proyek terbesar di Indonesia, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan dunia.

Mengangkat konsep kota masa depan yang ramah lingkungan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga mendapat banyak tanggapan.

Meski dinilai banyak kalangan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN)merupakan proyek khayalan, namun tidak sedikit yang justru tak berhenti mengagungkan.

Proyek raksasa yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 466 Triliun, selain bersumber dari APBN juga melibatkan investor asing.

Melalui IKN, pemerintah terus menganggapnya sebagai proyek yang akan mendatangkan banyak pemasukan serta keuntungan.

Namun dalam acara APEC SEO Summit 2023 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di San Fransisco, fakta terkait IKN terungkap ke permukaan.

Sejumlah investor asing yang mendapat tawaran untuk pembangunan IKN, masih belum sepenuhnya menyetujui tawaran Presiden Jokowi.

Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, Arab Saudi dan sejumlah negara lain yang sempat dikabarkan akan terlibat dalam proyek IKN, belum kunjung berinvestasi.

Baca Juga: Lagi! Anies Baswedan Kembali Singgung Pembangunan IKN: Digunakan untuk Kebutuhan Tak Urgen

Alasan para calon investor asing tidak lain karena masih harus melihat situasi yang berkembang menjelang pemilihan umum di Indonesia.

Para investor masih ragu untuk menanamkan modal, karena pemerintahan Jokowi dipastikan akan berakhir pada 2024 mendatang.

Oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia anggapan tersebut mendapat penegasan.

Menurutnya, sudah ada sebanyak 200 minat dari investor asing yang ingin menanamkan modal di proyek IKN, sehingga pemerintah perlu lebih selektif dan melakukan pengereman.

Pernyataan Menteri Investasi tersebut justru mendapat sanggahan dan dianggap sebagai gimmick dari anggota fraksi PKS DPR Suryadi Jaya Purnama.

Sebagai pemikat, investor asing yang terlibat dalam proyek raksasa IKN akan mendapatkan sejumlah kemudahan jika bersedia menggalang sokongan.

Pemerintah menyediakan izin berusaha yang mencapai waktu selama 190 tahun, serta izin bangunan selama 80 tahun.

Disamping itu, investor yang terlibat juga akan mendapatkan kemudahan menyangkut pajak dan bebas biaya pajak bagi pekerja di IKN.

Terkait dengan pernyataan presiden saat berada di acara APEC SEO Summit 2023, Bhima Yudhistira memberi tanggapan.

Baca Juga: Singgung Proyek Ibu Kota Negara Baru, Anies Baswedan Janji Evaluasi Serius Proyek IKN, Ada Masalah Besar?

Menurut Direktur Celios, salah satu alasan masih sepinya investor asing ke IKN adalah situasi global dan lokal di Indonesia yang belum sepenuhnya bisa diprediksi.

“Dari sisi global ada inflasi di negara investor, dari sisi lokal ada pemilu, ada hubungan yang kurang harmonis antara partai pendukung presiden dengan presiden sendiri,” jelasnya.