AYOJAKARTA.COM – Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, memberikan pendapat terkait politisas bantuan sosial (bansos).
Hasto menyampaikan bahwa bansos bukanlah program yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, melainkan kebijakan dari politik anggaran DPR RI.
"Ketua DPR-nya dari PDI Perjuangan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari PDI Perjuangan, kemudian dibahas dan mendapat dukungan partai politik lainnya, sehingga bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik, dari politik anggaran yang ada di DPR RI," ucap Hasto, dikutip dari Metro TV, Rabu (31/1/2024).
Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa program bansos seharusnya merupakan program di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Ini seharusnya di dalam tata pemerintah negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial,” tutur Hasto.
Hasto juga menyampaikan, bahwa Risma selaku Menteri Kemensos memiliki integritas yang tinggi, sehingga tidak mau memanfaatkan bansos demi kepentingan politik.
“Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” ucap Hasto.
Menurut Hasto, sikap Risma yang dinilai memiliki integritas tinggi itulah yang membuatnya tidak diajak untuk terlibat dalam program raskin.
“Sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari bulok, kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran, ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru Ini mencederai rakyat,” Ucapnya.
Kemudian Hasto mengatakan bahwa Risma menceritakan suasana di dalam rapat kabinet sudah terdapat unsur-unsur yang menimbulkan ketidaknyamanan.***
Share this article
Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus Sekretaris (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto buka suara soal politisasi bansos kian masif