Banjir Jabodetabek dan Korban Jiwa Jadi Sorotan, Pemerintah Lakukan Analisis Detail Penggunaan Lahan Das Ciliwung

 

AYOJAKARTA.COM — Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol beserta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan penyegelan terhadap empat bangunan wahana wisata yang ada di puncak.

 

Penyegelan tersebut dalam upaya menegakkan aturan hukum dan mencegah bencana banjir yang terjadi di Jabodetabek serupa terjadi kembali.

 

Pejabat terkait menyatakan akan menindaklanjuti dua perkara pidana terkait dampak banjir besar di kawasan hulu Das Ciliwung yang menelan korban jiwa dan menimbulkan kerugian material besar.

 

Karena banyaknya lahan di kawasan hulu sebagai daerah resapan yang saat ini beralih fungsi, hal ini diduga menimbulkan bencana alam seperti banjir.

 

Menteri LH, Hanif Faisol mengatakan penegakan hukum harus berjalan guna menjaga keseimbangan ekosistem. 

 

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko terjadinya banjir dan erosi.

 

Menurut keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers dikutip dari Instagram @zul.hasan pada Jumat (7/3), pemerintah pusat telah menerima banyak aduan masyarakat mengenai banjir luar biasa yang terjadi di hulu, yang disebabkan oleh perubahan tata ruang di kawasan tersebut. 

 

Hanif menjelaskan, data awal menunjukkan bahwa wilayah Das Ciliwung seluas 38.500 hektar, khususnya segmen hulu yang meliputi 15.000 hektar di Kabupaten Bogor, awalnya ditetapkan sebagai kawasan lindung dan konservasi badan air. 

 

Akan tetapi, berdasarkan Perda Jawa Barat tahun 2022, kawasan tersebut telah diubah menjadi zona pertanian dan pemukiman.

 

Pihak berwenang mengungkapkan bahwa kondisi geografis Das Ciliwung yang menyerupai corong, dengan panjang sungai mencapai 126 km, elevasi puncak sekitar 1.300 meter, dan hingga minus 4 meter di hilir Jakarta, memungkinkan air hujan yang deras tidak tertahan. 

 

Selama periode 28 Februari hingga 2 Maret, curah hujan mencapai 247 mm dalam tiga hari, yang jika dikalikan dengan kondisi lahan, menghasilkan aliran air hingga 35 juta meter kubik. 

 

Hal ini menyebabkan erosi parah, terutama karena lahan yang semula ditanami pepohonan kini tergantikan oleh bangunan dan area pertanian.

 

"Pemerintah pusat tidak boleh diam. Alam telah mengkalibrasi bahwa jika perubahan tata ruang terus berlangsung, bencana di hulu akan berdampak sangat besar di hilir," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. 

 

 

Ia menambahkan, dalam kasus banjir kali ini, kami akan menuntut dua hal, pertama berkaitan dengan kontribusi penggunaan lahan yang telah menyebabkan banjir besar beserta kerugian material dan satu korban jiwa.

 

Sementara tuntutan yang kedua, terkait dengan pelanggaran tata ruang yang berujung pada pembangunan di kawasan kritis.

 

Lebih lanjut, Hanif menyatakan bahwa langkah-langkah tegas telah diambil dengan memerintahkan Deputi Komunikasi untuk segera menyelesaikan proses penyegelan seluruh tenan di segmen hulu, khususnya pada area seluas 7.000 hektar yang dianggap kritis.

 

"Kami juga akan mengadakan diskusi lanjutan dengan Menko, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur DKI Jakarta untuk mencari solusi menyeluruh atas permasalahan tata ruang ini," tambahnya.

 

Perubahan tata ruang yang terjadi sejak tahun 2010, dimana kawasan yang semula seluruhnya merupakan zona lindung berubah menjadi area pertanian dan pemukiman, kini menjadi sorotan utama. 

 

Banyak pihak menilai bahwa pergeseran ini telah memicu terjadinya banjir hebat dan pertumbuhan pemukiman yang tidak terencana, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang fatal.***