dpr
Wabah Corona di RI Ibarat Gunung Es, DPR Khawatirkan UMKM
Patut diduga masih sangat besar kasus Corona yang tidak terlaporkan sehingga perlu perhatian serius bagi pemerintah Indonesia.
DPR: Regulasi Dulu Jadi, Baru Badan Otorita IKN
proses dan tahapan pembuatan suatu kebijakan itu mestinya bukan masalah kejar tayang saja. Terlebih lagi terkait kebijakan besar ke depannya, seperti masalah pemindahan ibu kota negara.
Pemerintah Tak Perlu Gengsi Tarik RUU Cipta Kerja dari DPR
Sebaiknya pemerintah segera melakukan penarikan RUU Cipta Kerja dari DPR untuk perbaikan materi yang krusial dan yang dinilai menabrak sejumlah prinsip-prinsip dasar dalam bernegara.
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Kiara Surati Presiden Jokowi
Di dalam suratnya, Kiara menyatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945 Pasal 33 ayat 3
RUU Ketahanan Keluarga Harus Dicabut
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, DPR harus segera memastikan pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. RUU tersebut selain mencampuri ranah privasi, juga mengancam hak azasi manusia.
Komisi VII DPR akan Bentuk Pansus Nikel
Sugeng mengaku curiga ketika pemerintah mempercepat larangan ekspor menjadi Januari 2020. Percepatan itu diketok melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Pak Menparekraf, Ubah dong TDUP Akomodasi Royalti Musik
Musisi dan pegiat ekonomi kreatif Anang Hermansyah mendesak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama untuk mengubah Peraturan Menteri No 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
Anggota DPR: Omnibus Law Hanya Pro Pengajar "Alien"
Setelah heboh temuan berbagai pasal ‘alien’, kini publik dikagetkan dengan pasal dalam RUU usulan pemerintah itu yang mengatur tentang sertifikasi guru dan dosen, di mana pengajar asing tak wajib disertifikasi.
Urusan Kelola TIM, Seniman dan Budayawan akan Terus Kejar Anies
Salah seorang Jurubicara Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki yakni Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya) Jhohannes Marbun atau disapa Joe mengatakan, informasi yang disampaikan pihak Gubernur DKI kepada publik seringkali tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
DPR Dukung Upaya Dubes RI untuk Arab Saudi Izinkan Jamaah WNI Tetap Umrah
DPR mendorong dan mendukung berbagai pendekatan pemerintah Indonesia kepada otoritas Arab Saudi agar tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang ditangguhkan izin visa umrahnya.
Sekjen DPR: Tidak Ada Kebakaran di Gedung Nusantara III, Hanya Kepulan Asap
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan tidak ada kebakaran di Gedung Nusantara III.
Gedung Nusantara III DPR Kebakaran, Sumber Api Diduga dari Dapur
Informasi sementara dari petugas kepolisian yang bersiaga menyebutkan, titik api diketahui berasal dari salah satu dapur di lantai dua. Namun, informasi mengenai hal tersebut masih terus didalami.
PKS: RUU Minerba Harus Memihak Rakyat
Pemerintah diminta lebih berani menindak perusahaan tambang yang nakal dan lalai dalam melakukan konservasi lahan bekas tambang. Sebab tindakan tegas itu dijamin UU.
KUR Bank BUMN Belum Efektif Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Paparan Himbara yang disampaikan sewaktu kunjungan spesifik Komisi VI yang lalu. Disebutkan, total penyaluran KUR Himbara tahun 2019 sebesar Rp 130,7 triliun. Angka ini naik dari tahun-tahun sebelumnya yaitu Rp 120 triliun (2018) dan Rp 96,7 triliun (2017).
Anggota DPR: Deforestasi Mengancam Bila Izin Kawasan Hutan Tetap di BKPM
Pemerintah mesti mampu mengukur dan menimbang, jangan sampai demi investasi mengorbankan kelestarian lingkungan terutama hutan yang tumbuh di negara ini.
Sri Mulyani Ancam Tarik Suntikan Modal, Said Iqbal KSPI: BPJS Kesehatan Bukan BUMN!
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan sangat menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengancam akan menarik suntikan dana Rp 13,5 triliun dari BPJS Kesehatan jika DPR bersikukuh ingin kenaikan iuran dibatalkan.
AMAN: RUU Cilaka Petaka Bagi Masyarakat Adat
RUU Cilaka akan semakin menghilangkan pekerjaan tradisional masyarakat adat. Seperti berladang, nelayan, pengumpul madu, kemenyan dan lain-lain.
Komisi X DPR akan Panggil Gubernur Anies dan DPRD DKI
Sejatinya Komisi X DPR tak menolak proyek revitalisasi kawasan TIM dengan catatan sesuai aturan dan melibatkan seniman di dalamnya.
Mas Menteri Nadiem, Gercep Donk ...
Tuntutan dari masyarakat soal perubahan struktur kementerian di bawah Nadiem yang menyebabkan hilangnya Ditjen (PAUD-Dikmas) di jajaran eselon 1 Kemendikbud akan segera diberikan solusi.
Anggota DPR Suarakan Nasib PPL dalam Program AWR Kementan
Pemerintah harus melakukan penguatan terhadap posisi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Jangan sampai PPL ini dijadikan sebagai ujung tombak tetapi juga menjadi ujung tombok dalam pelaksanaan AWR nanti.
