Komisi VII DPR akan Bentuk Pansus Nikel

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto mencurigai adanya permainan kartel dalam larangan ekspor bijih nikel. Menurutnya, permainan kartel nikel tersebut didukung oleh kekuatan politik dari pemerintahan.

“Kok ini belum ada pengaduan ke DPR? Bisa segawat ini. Kalau saya mendengar masalah ini dari awal, pasti saya ambil alih. Tidak tertutup terjadi kemungkinan mal kekuasaan, kalau dilihat flow nya. Saya menduga di kasus nikel ini kok ada smelter sehebat itu menekan harga. Siapa di balik itu akan saya cek,” tegas Sugeng dalam acara Forum Dialog Hipmi Policy Discussion di Kantor Sekretariat Hipmi, Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat, belum lama ini. 

Dengan kondisi tersebut, maka Komisi VII DPR berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) tata niaga nikel. Pansus ditujukan untuk menelisik dugaan peran mafia di balik tekanan harga jual bijih nikel domestik. 

Tekanan tersebut dinilai terjadi akibat kebijakan percepatan larangan ekspor, yang membuat pasar dalam negeri dibanjiri pasokan atau oversupply. Sehingga pemilik smelter dapat menekan harga serendah-rendahnya kepada penambang.

"Saya menduga ada penyelewengan kewenangan dalam penetapan kebijakan percepatan larangan ekspor. Ini layak dibentuk pansus. Jangan-jangan terjadi abuse of power,” ujarnya.

Sugeng mengaku curiga ketika pemerintah mempercepat larangan ekspor menjadi Januari 2020. Percepatan itu diketok melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Padahal Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 menyebutkan ekspor nikel kadar rendah ditutup pada Januari 2022.

“Disitu mulai inkonsistensinya kebijakan pemerintah. Kami sempat melacak kenapa keluar Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019, yang bertentangan dengan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018, yang mestinya ekspor itu sampai 11 Januari 2022, tiba-tiba ditorpedo di cut off,” ucapnya.

Sugeng menambahkan, DPR memiliki fungsi tambahan selain fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Yaitu fungsi problem solving. Artinya, DPR berfungsi juga untuk mencari solusi dan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Dalam hal ini pemerintah, APNI maupun AP3I bersama dengan DPR harus sama-sama mencari jalan keluar. Dalam solusi tersebut harus memenuhi empat aspek, yaitu kepastian dalam hukum, kepastian dalam usaha, harus ada keadilan, dan harus berkelanjutan," ungkapnya.

Dalam hal nikel, ia yakin persoalan ini tidak hanya harus diselesaikan secara pendekatan ekonomi saja. Namun perlu juga menggunakan pendekatan politik. "Komisi VII DPR terus akan mengawal dan terus ada keseimbangan-keseimbangan keadilan," tutupnya.