dpr
Omnibus Law Berpotensi Menciptakan Negara Otoriter
Keinginan dan dorongan orang merapat pada kekuasaan bahkan ketakutan berbeda pandangan dengan kekuasaan merundung hampir semua orang, tidak hanya politisi juga para profesional dan aktivis civil society.
Telat, Jangan Paksakan Bahas RUU Cipta Lapangan Kerja di DPR
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen OPSI) Timboel Siregar menyampaikan, sejak awal draf RUU CLK cenderung ditahan dan tak diberikan kepada masyarakat.
Pasien BPJS Meninggal di Selasar RSAM, Anggota DPR: Sangat Tidak Manusiawi, Harus Diberi Sanksi Tegas
Dalam video yang berdurasi 6,9 menit ini menggambarkan ketika keluarga pasien tengah menangis meratapi salah satu anggotanya yang meninggal. Terdengar, seorang perempuan menjerit histeris meminta untuk anaknya segera ditolong.
PKS: RUU Minerba Harus Kuatkan BUMN Pertambangan
Pemerintah perlu mendorong kinerja BUMN sektor pertambangan ini, agar kontribusinya semakin meningkat di masa-masa yang akan datang.
Kunker di Sumut, MKD DPR Minta Masukan Perbaikan Tata Beracara
Aboebakar menyebutkan, ada beberapa perubahan pada kode etik sebagai upaya menyempurnakan aturan MKD DPR yang telah ada. Misalkan saja pada persoalan independensi.
Terdengar Seruan Mogok Nasional dari Depan Gedung DPR
Subiyanto menjamin pihak buruh akan menggelar aksi mogok kerja jika pemerintah tidak mau berdialog membahas pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Harga Bawang Putih Melejit Diduga Ada Permainan Pedagang Besar
Ada kecurigaan harga bawang putih naik akibat isu penghentian impor dari China untuk mencegah virus corona.
Komisi VI DPR Dorong UMKM Diberi KUR secara Masif
Untuk kontribusi total ekspor non-migas saja bisa mencapai 14,17 persen di sektor UMKM ini. Sebuah bukti bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan akan mampu memberi pemerataan yang baik dan menekan gini rasio
LAKSI Surati DPR Tolak Wacana Penerbitan SIM, STNK, BPKB Diambil Alih Kemenhub
Dalam surat aspirasi yang disampaikan, kemarin (Senin, 10/2/2020), kepada seluruh fraksi dan ketua Komisi V DPR, LAKSI meminta rencana revisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) segera dihentikan.
Omnibuslaw Kebiri Hak Legislasi DPR
Selama ini DPR hanya membuat aturan yang sifatnya umum. Sementara aturan yang spesifik diatur oleh pemerintah berbentuk Peraturan Pemerntah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).
PKS: BPIP Kebablasan Jika Intervensi BRIN
Berdasarkan UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) BRIN dibentuk untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbang-jirap) teknologi dari hulu ke hilir, mulai dari invensi hingga inovasi secara terintegrasi.
Persiapan PON XX 2020 Papua Perlu Dipercepat
Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang baru satu selesai dari sembilan venue yang dibangun dengan APBN yaitu Balai Diklat Penerbangan, salah satu instansi di bawah Kementerian Perhubungan.
DPR: Kesehatan Masyarakat Natuna Juga Perlu Terus Dipantau
Pemerintah dinilai lemah dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna yang mengkhawatirkan warganya terdampak virus corona.
3 WNI Gagal Dievakuasi dari Wuhan, Ini Penjelasan Menkes Terawan
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyebut, tiga WNI di antaranya gagal dievakuasi karena tak lolos screening atau penyaringan dari pemerintah China. Hal ini mengacu pada kaidah dan aturan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Evaluasi 3 Bulan DPR dari INSIS: PKS Paling Efektif, Golkar Kuasai Isu
Selama Oktober hingga Desember 2019 menunjukkan bahwa PKS menjadi partai politik yang paling maksimal dalam menggerakkan politisinya untuk berkomentar di media massa.
Rafli Ditegur Keras, Fraksi PKS Tidak Dukung Kemungkinan Ekspor Ganja untuk Farmasi
Pernyataan pribadi Rafli layak diluruskan dan dikoreksi, apalagi telah menimbulkan salah paham dan framing terhadap PKS, partai yang selama ini justru dikenal vocal menolak narkoba dan mendukung BNN
Sertifikasi Halal Lindungi Bangsa dari Serbuan Pangan Impor!
Sertifikat halal diyakini bisa mencegah merajalelanya produk-produk pangan impor. Hal ini berarti secara tidak langsung sertifikat halal merupakan salah satu instrumen yang melindungi industri pangan dalam negeri
Ahmad Syaikhu: Kenaikan Tarif Jalan Tol Harus Ditunda
Tarif Golongan II (2017) mengalami kenaikan hingga 30,43 persen, sedangkan golongan yang lain (selain Golongan I) mengalami penurunan.
Fraksi PKS di DPR Janji Kompak Pertahankan Sertifikasi Produk Halal
Persentase muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Perkiraan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa tahun ini dengan 85,17 persen beragama Islam. Jadi sangat perlu sertifikasi halal produk itu.
