Pemerintah Tak Perlu Gengsi Tarik RUU Cipta Kerja dari DPR

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Polemik yang ditimbulkan dari RUU Cipta Kerja harus direspons secara baik dan bijak oleh pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi RUU ini. 

Sejumlah persoalan substansial, yang belakangan pemerintah menyebut typo atau salah ketik, semestinya segera diperbaiki. 

"RUU Cipta Kerja ini merupakan etalase wajah hukum pemerintahan Jokowi," kata peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Ferdian Andi dalam keterangannya, Jumat (6/3/2020).

Ferdian menjelaskan, satu bulan sejak penyerahan draft RUU Cipta Kerja dari pemerintah ke DPR telah memunculkan reaksi dari berbagai elemen masyarakat baik kalangan akademisi maupun sejumlah stakeholder. 

"Semestinya respons dan reaksi dari publik ini dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah sebagai inisiator RUU Cipta Kerja ini," ujarnya. 

Menurut dia, pemerintah harus memastikan secara substansial RUU Cipta Kerja tidak keluar dari koridor reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan bersama-sama pada 21 tahun silam. RUU Cipta Kerja justru harus menguatkan bangunan reformasi dan demokrasi. 

Oleh karena hal tersebut, saran dia, sebaiknya pemerintah segera melakukan penarikan RUU Cipta Kerja dari DPR untuk perbaikan materi yang krusial dan yang dinilai menabrak sejumlah prinsip-prinsip dasar dalam bernegara. 

"Pemerintah tak perlu gengsi untuk menarik draft RUU Cipta Kerja tersebut. pemerintah juga tidak akan kehilangan muka jika menarik draft RUU Cipta Kerja," imbuhnya.

Setidaknya, jelas Ferdian, penarikan RUU Cipta Kerja sebagai upaya mencegah kerusakan yang akan muncul dari RUU tersebut. 

"Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan oleh pemerintah ketimbang mendorong kemanfaatan yang diharapkan dari RUU Cipta Kerja ini," tegasnya. 

Ferdian memaparkan, pasal 70 ayat (1) UU 15/2019 tentang Perubahan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. 

"Surat Presiden mengenai RUU Cipta Kerja ini hingga masa sidang kemarin belum dibacakan dalam rapat paripurna. Secara normatif, draft RUU Cipta Kerja ini dapat ditarik oleh Presiden dari DPR," ulasnya. 

Pada pasal 9 ayat (1) Peraturan DPR No 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU disebutkan "RUU yang telah diajukan Presiden kepada DPR sebelum memasuki pembahasan pada pembicaraan tingkat I dapat dilakukan penarikan". 

Mekanisme penarikan RUU, di Pasal 9 ayat (3) Peraturan DPR No 3 Tahun 2012 disebutkan harus disampaikan oleh Presiden secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan disertai penjelasan alasan penarikan dan dibubuhi tandatangan presiden. Penarikan RUU dari presiden tersebut selanjutnya diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna. 

Setelah RUU Cipta Kerja ditarik dari DPR, pemerintah harus sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan terhadap sejumlah substansi yang dianggap menabrak prinsip reformasi dan demokrasi. 

Menurut dia, konsolidasi di internal pemerintah harus segera dilakukan dalam penyusunan draf RUU Kerja ini. Termasuk, pemerintah agar menginisiasi perubahan UU 15/2019 tentang Perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar hukum dalam penyusunan RUU yang berkarakter Omnibus law. 

"Setidaknya dengan langkah ini, dari sisi prosedur penyusunan perundang-undangan yang berkarakter Omnibus law secara pasti memiliki landasan hukumnya," pungkas dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini.