pemerintah
Dukung Pemulihan Ekonomi, bank bjb Fasilitasi SBR 011
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) memfasilitasi penawaran obligasi Savings Bond Ritel (SBR) 011.
HUT ke-61, bank bjb Hadirkan Pagelaran Wayang Golek Semalam Suntuk
bank bjb kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung menghadirkan Pagelaran Wayang Golek dengan dalang Dadan dan Yogaswara.
85 Juta Orang Diprediksi Akan Mudik Lebaran, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya
Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan memprediksikan sebanyak 85 juta orang akan mudik lebaran di 2022 maka diperlukan rekayasa lalin.
Ade Armando Tenar Sebagai Sosok Kontroversial, Ini Rekam Jejaknya
Menginformasikan mengenai rekam jejak Ade Armando pegiat medsos kontroversional yang sering menuai hujatan dari masyarakat.
Jangan Berlindung Dibalik Pandemi, Perusahaan Wajib Beri THR Tepat Waktu
Meski masih masa pandemi, perusahaan tetap diwajibkan memberi Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu dan perusahaan tidak boleh terlambat.
bank bjb Kolaborasi dengan LPEI Dorong Ekspor Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) mendukung pemerintah untuk terus mendorong dan meningkatkan ekspor Indonesia
Optimalkan Xpora, BNI Ajak UMKM Kopi Business Matching
BNI terus melanjutkan ekspansi program BNI Xpora di tengah meningkatnya potensi ekspor produk dalam negeri bagi pelaku UMKM.
Rekor! Covid-19 di Korsel Capai 90.443 Kasus
Menginformasikan mengenai kondisi paparan Covid-19 di Korea Selatan yang mencapai rekor yakni 90.433 kasus dan merupakan angka tertinggi.
Masa Karantina PPLN Dipangkas Jadi 5 Hari, Polri Antisipasi Oknum Nakal
Pemerintah memutuskan masa karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) menjadi lima hari, dari sebelumnya selama tujuh hari.
Usai Heboh Rachel Venya, Keluaga Ahmad Dhani Diduga Ogah Karantina Usai Plesir ke Turki
Menginformasikan mengenai Ahmad Dhani dan keluarga yang habis bepergian dari Turki namun dikabarkan enggan melakukan karantina/
YLBHI Anggap Putusan MK tentang UU Ciptaker Menggantung
Menginformasikan tanggapan YLBHI yang menganggap putusan MK tentang UU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dianggap menggantung.
PKS: Kasihan Rakyat Jika Subsidi Gas Melon Dicabut
Saat ini pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar berpotensi bermasalah.
Theodore Roosevelt
Di periode kedua sebagai Presiden Amerika, Teddy mengajukan tuntutan anti trust kepada lusinan perusahaan besar.
RUU Cipta Kerja Perlu Menyesuaikan New Normal, Kemandirian Pangan Mutlak!
Menurun drastisnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dari 22,09 persen menjadi 13 persen pada 30 tahun terakhir (1990-2018) harus diubah dengan dukungan regulasi yang baik.
Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Terlalu Dipaksakan
Pemerintah dan KPU selaku penyelenggara Pilkada dianggap hanya memikirkan diri sendiri.
RUU Cipta Kerja Berpotensi Abaikan Kewajiban Negara Lindungi Petani
RUU Cipta Kerja berpotensi mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi petani dalam negeri, paling tidak dengan dihapusnya tiga pasal penting dalam UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
SETARA Institute: Indeks Kebebasan Ekspresi Era Jokowi Drop
Indeks HAM yang dirilis SETARA Institute pada 2019 menunjukkan bahwa skor untuk kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat selama pemerintahan Jokowi periode tahun 2014-2019 hanya 1,9 dengan skala 1-7.
Ketua MPR Minta Kebijakan New Normal Dikaji Mendalam
Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengatakan, seluruh aspek dalam kebijakan tersebut perlu dikaji mendalam dan melakukan pemetaan. Sehingga data yang dikumpulkan dapat dengan tepat dan efektif digunakan untuk mengeluarkan kebijakan new normal.
Konsep New Normal Ditinjau dari Aspek Kriminologi
New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, perubahan ini membawa konsekuensi syarat tambahan.
