Ketua MPR Minta Kebijakan New Normal Dikaji Mendalam

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan secara mendalam terlebih dahulu sebelum diputuskan akan menerapkan tatanan new normal di Indonesia. Hal ini penting agar mencegah bertambahnya kasus COVID-19  di Tanah Air lantaran sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas

Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengatakan, seluruh aspek dalam kebijakan tersebut perlu dikaji mendalam dan melakukan pemetaan. Sehingga data yang dikumpulkan dapat dengan tepat dan efektif digunakan untuk mengeluarkan kebijakan new normal.

Selain itu, menurut dia, pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 perlu melibatkan akademisi yang termasuk sebagai birokrat pembuat kebijakan untuk berperan dalam membangun kapasitas dan kapabilitas membuat kebijakan agar berbasis data dan indikator yang valid. Dengan begitu, manfaat dari kebijakan tersebut, dalam hal ini new normal dapat berjalan secara efektif.

Ia juga mendorong pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat di setiap wilayah dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan penentu bisa tidaknya penerapan new normal secara optimal di daerah tersebut.

Bambang mengatakan, pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu memiliki basis data yang valid untuk dijadikan dasar keluarnya kebijakan baru tersebut. Selanjutnya disosialisasikan sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki satu visi dan misi yang sama dalam menjalani kebijakan tersebut.