Konsep New Normal Ditinjau dari Aspek Kriminologi

Saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi The New Normal atau fase kehidupan baru setelah pandemi virus corona menghentak dunia. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan tanpa keberanian untuk kesudahan karena dapat berakibat pada kebangkrutan total.

Tidak hanya dirasa dari aspek perekonomian, bisa jadi negara tidak akan sanggup membiayai roda pemerintahan dan rakyatnya, termasuk lebih jauh lagi akan berdampak pada poleksosbud (politik, ekonomi sosial,budaya) dan keamanan nasional serta mengganggu aspek kepentingan nasional. Karenanya saat ini saja sedikit banyak dampak irisannya telah dirasakan. Maka mau tidak mau perlahan pembatasan sosial harus dilonggarkan dan membuka aktivitas sosial secara bertahap (era new normal).

New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, perubahan ini membawa konsekuensi syarat tambahan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 di setiap kegiatan, apalagi yang melibatkan orang banyak.

Berbicara interaksi kegiatan masyarakat di ruang publik erat kaitannya dengan perilaku setiap orang, tingkat kepatuhan seseorang maka aspek lingkungan sangat mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Apakah perilakunya sesuai atau menjadi perilaku yang menyimpang. Karena lingkungan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian baik fisik maupun perilaku.

Di sinilah menjadi urgensi jika dihubungkan dengan aspek kajian kriminologi, merujuk pada Teori Travis Hirsci yaitu teori kontrol sosial yang melibatkan kepatuhan masyarakat, karena efektivitas tingkat kepatuhan. Kedisiplinan perilaku tersebut juga sangat dipengaruhi dari aspek lingkungan dimulai dari aspek lingkungan terkecil dalam keluarga seterusnya secara berjenjang sampai pemerintahan daerah dan sikap pemerintahan tingkat nasional.

Jika tidak ada kepatuhan dan kedisiplinan malah cenderung yang ada sikap pembiaran akan sulit bagi pemerintah menerapkan konsep new normal. Hal ini malah akan menjadi hambatan, terkhusus petugas keamanan di lapangan bila masyarakat belum siap atau tidak mau menerapkan perilaku baru ini. Justru yang ada akan lebih mudah terjadinya potensi berbenturan dengan masyarakat dan menjadikan efektifitas tujuan new normal tidak tercapai.

Karenanya diharapkan melalui tokoh masyarakat, dan tokoh agama, para ilmuwan dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala keluarga untuk terus mengimbau atau mendorong bagi setiap warganya atau anggota keluarganya membangun kesadaran tanggung jawab bersama agar setiap individu berpartisipasi dan beradaptasi serta menerpakan konsep new normal. 

Di sinilah fase menguji tingkat kepatuhan perilaku dan kepatuhan budaya hukum sekaligus sebagai bagian cara dan upaya mempercepat menyelesaikan pandemi COVID-19. Oleh karenanya perlu komitmen dan kerjasama yang baik dari setiap orang guna keberhasilan era new normal sekaligus mengantisipasi dampak gejala sosial lain dan reaksi sosial lain di masa yang akan datang jika situasi new normal ini tidak segera diterapkan.

Tugas utama pemerintah harus memastikan hingga detail konsep New Normal ini dapat dioperasionalkan dengan baik maka pemerintah harus melakukan upaya yang sistematis, terukur, terarah, terkoordinasikannya kebijakan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang saling klik, dan mesti konsisten dalam melakukan pengawasan publik secara terbuka dan penerapan penegakan hukum. Hal lain yang penting, termasuk di dalamnya memperbesar kapasitas sektor kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan penderita COVID-19 serta penguatan jaminan sosial yang tepat sasaran dan prioritas.

Saya selipkan pesan pada penutup catatan ini, "Bila tidak bisa membangun Jangan merusak, Bila tak bisa membantu setidaknya jangan mengganggu".

Mari saling sinergis dan menguatkan mengatasi bencana COVID-19 ini dan sambut era new normal.

Semoga catatan kecil dan sederhana ini dapat ikut membantu guna mempercepat kesudahanan bencana COVID-19 ini. Mari saling berkontribusi dengan berperilaku disiplin, patuh dan saling menguatkan usir corona.

Azmi Syahputra
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.