CIKARANG UTARA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (8/10/2020). Layanan perizinan hingga pencatatan sipil sudah dibuka untuk masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Yanyan Akhmad Kurnia mengatakan, selain dua layanan tersebut, beberapa yang akan siap beroperasi di antaranya Pelayanan Pajak, Bea Cukai, Samsat, Keimigrasian, Taspen, Kementerian Agama dan Perbankan.
AYO BACA : Klaster Baru Kabupaten Bekasi: Hasil Swab 12 Ribu Karyawan Epson, 1.381 Positif Covid-19
“Ini baru soft-launching. Ada dua Instansi yang sudah mulai melayani yaitu DPMPTSP dan Disdukcapil, untuk gerai - gerai yang lain akan dibuka secara bertahap,'” kata Yanyang dalam keterangannya.
Dia mengungkapkan, MPP ini sendiri rencananya akan diresmikan secara langsung oleh MenPAN-RB dan Bupati Bekasi. Saat ini, proses persiapan sudah memasuki tahap akhir.
AYO BACA : 25 Pegawai Pemkab Bekasi Positif Covid-19
Sementara itu Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi Sutiaresmulyawan mengatakan bahwa pendirian MPP dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk mencari tempat pelayanan karena berkumpul disatu tempa.
“Kalau sekarang kan masyarakat mau meminta pelayanan kadang harus ke instansi, misalkan mau ke pertanahan harus ke Lippo, mau ke pajak harus ke Cikarang. Nah, kita buat satu tempat agar masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
MPP Kabupaten Bekasi nantinya akan disiapkan dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan aturan dari Kemenpan RB. Adapun sarana yang disiapkan di antaranya ruang laktasi, arena bermain anak, toliet, pelayanan khusus kaum difabel, musala, dan ruang tunggu yang nyaman.
AYO BACA : Gubernur Jabar Minta Bupati Bekasi Buat Edaran Prokes di Pabrik
Share this article
Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (8/10/2020). Layanan perizinan hingga pencatatan sipil sudah dibuka untuk masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.