Jawab Tuntutan Mahasiswa Soal Pemborosan Program MBG, Bakom RI: Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!

AYOJAKARTA.COM — Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI akhirnya buka suara menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026.

Menanggapi isu pemborosan anggaran yang disuarakan massa, pemerintah mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto justru telah berhasil melakukan penghematan besar-besaran.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa efisiensi keuangan negara telah menjadi prioritas utama Prabowo sejak awal menjabat.

Baca JugaGejayan Memanggil! Giliran Massa di Jogja Gelar Aksi Susul Demo BEM UI di JakartaSetelah aksi mahasiswa memadati kawasan Thamrin, Jakarta pada Jumat kemarin, kini giliran massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Memanggil menggelar demo di pertigaan Gejayan, Sabtu, 13 Juni 2026.

Menurutnya, langkah konkret telah diambil dengan memangkas pos belanja yang dianggap tidak esensial.

"Mengenai tuntutan terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," ujar Qodari dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2026.

Qodari memaparkan bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak main-main. Pemerintah meng-klaim telah berhasil menyelamatkan anggaran negara hingga mencapai angka Rp300 triliun.

Selain memotong belanja yang tidak mendesak, Presiden juga memperkuat tata kelola aset negara melalui pembentukan Danantara.

Karena ketegasannya dalam menjaga kas negara, Qodari bahkan menjuluki mantan Menteri Pertahanan tersebut sebagai sosok pemimpin terdepan dalam memberantas kebocoran anggaran.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran," tegasnya.

Baca JugaFestival Budaya Maritim Unpad 2026: Kreativitas Mahasiswa Angkat Warisan NusantaraMahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran menggelar  Festival Budaya Maritim: Jejak Budaya Maritim Warisan Dunia sebagai proyek Ujian Akhir  Semester (UAS).

Meski memberikan pembelaan terhadap kinerja pemerintah, pihak istana memastikan tetap menghargai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa di kawasan Bundaran HI tersebut.

Qodari menilai bahwa kritik serta masukan dari masyarakat, terutama mahasiswa, adalah bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia.

"Tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat," pungkas Qodari.

Sebagai informasi, aksi demonstrasi mahasiswa sebelumnya menyoroti sejumlah isu nasional, Salah satunya penghapusan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ang dianggap menghabiskan APBN.***