Ini Kasus Pembelian Lahan yang Bikin Gubernur Anies Nonaktifkan Yoory sebagai Dirut Sarana Jaya

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory C. Pinontoan dari jabatan sebagai Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Kasus pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur, menjadi penyebab pencopotan orang nomor satu di BUMD itu.

Penonaktifan dilakukan setelah penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Yoori pada Jumat (5 Maret 2021).

Informasi tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi, dalam dalam keterangan tertulis yang dilansir Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta.

Menurut Riyadi, penonaktifan Yoory diputuskan berdasarkan Keputusan Gubernur No.212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

“Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah,” ujar Riyadi, Senin (8 Maret 2021).

Untuk itu, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys, ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dirut paling lama 3 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur dengan opsi dapat diperpanjang.

Yoory C Pinontoan menjabat Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi direktur pengembangan dan meniti karier sejak 1991. Dia diduga terlibat kasus korupsi dalam Program DP Nol Rupiah yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KPK menduga terjadi korupsi dalam pembelian lahan di beberapa lokasi untuk kepentingan proyek tersebut. Salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, pada 2019.

PD Pembangunan Sarana Jaya yang merupakan Perusahaan Properti berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjaga, mengkonservasi, dan membangun hanya yang terbaik bagi Indonesia.

PROFIL SARANA JAYA

Cikal bakal Perumda Pembangunan Sarana Jaya diawali dengan berdirinya Perusahaan Tanah dan Bangunan pada tahun 1969 atas dasar kebutuhan Indonesia akan properti yang memadai, fungsional, dan memiliki daya dukung pembangunan jangka panjang.

Pada 1982, Perusahaan Tanah dan Bangunan berubah nama menjadi PD. Pembangunan Sarana Jaya dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 1982.  Kegiatan inti perusahaan meliputi penyediaan kavling tanah. sehingga kami dikenal sebagai bank tanah. Hal itu berlangsung hingga 1998.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2018, PD Pembangunan Sarana Jaya telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Sarana Jaya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menangani pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan DP Rp0 (nol rupiah).