BST Mei dan Juli Kemensos Cair Pekan Kedua Juli, BST DKI Jakarta Belum Pasti!

TEBET, AYOJAKARTA – Kemensos sudah menjanjikan bantuan sosial tunai (BST) untuk periode Mei dan Juni 2021 akan dicairkan pada pekan kedua Juli. Sementara itu, BST dari Pemprov DKI Jakarta yang disalurkan via Bank DKI belum pasti.

Pemerintah pusat sudah memastikan memperpanjang program BST selama 2 bulan untuk meringankan masyarakat yang terdampak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat selama 3 Juli—21 Juli 2021.

Namun, tidak begitu dengan keputusan menyangkut BST periode Mei dan Juni untuk DKI Jakarta.

“Informasi yang Anda maksud adalah BST yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan disalurkan melalui Kantor POS, untuk BST dari Pemprov DKI Jakarta belum ada keputusan terbaru. Terima kasih.”

Demikian informasi yang disampaikan akun Twitter Pemprov DKI Jakarta, @DKIJakarta, Senin 11 Juli 2021, menjawab pertanyaan warganet. Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemprov DKI terkait dengan penyaluran BST Mei dan Juni via Bank DKI.

Sementara itu, penjelasan tentang pencairan BST Mei dan Juni dari pemerintah pusat sudah disampaikan pejabat Kemenkeu, Kementerian Sosial, dan Kementeriaan Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

“Perpanjangan BST 2 bulan ini akan membutuhkan anggaran Rp6,1 triliun. Catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April yang lalu. Sehingga untuk BST ini total alokasi nya adalah mencapai 18,04 triliun dari yang Januari-April plus 2 bulan yang sekarang kita akan berikan,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers membahas Aspek APBN Terhadap Implementasi PPKM Darurat secara daring, Jumat (2 Juli 2021).

PEKAN KEDUA JULI

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjanjikan BST kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan dicairkan dua bulan langsung periode Mei dan Juni.

Menko Muhadjir mengatakan mengatakan telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran PKH 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Sembako 18,8 juta KPM, dan perpanjangan BST Mei dan Juni.

“Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” tuturnya.

Menko Muhadjir juga menjelaskan tentang waktu pencairan BST periode Mei dan Juni, serta bansos untuk PKH. Menurut catatan Ayobogor, bantuan pemerintah ini disalurkan melalui Kantor Pos.

“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” ujarnya dalam siaran pers yang didapat Ayobogor.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Kebijakan yang bertujuan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 itu akan diiringi percepatan dan perluasan bantuan sosial (bansos).

Percepatan penyaluran bansos ini juga merupayakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah dua digit seperti sebelum pandemi dalam rangka menghadapi Susenas September 2021.

Pada rapat tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap bahwa pasca perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos Penerima Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.

Akan tetapi, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan, antara lain: gagal burekol karena data anomali dan tidak lengkap. Data anomali itu merupakan data yang telah padan Dukcapil namun tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.

“Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target,” ucap Mensos.