Sarana Jaya Tak Siap Beberkan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan, DPRD DKI Jadwalkan Pemanggilan Ulang

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Rapat pertemuan Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya ditunda karena tidak lengkapnya data yang dimiliki jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tersebut.

Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRD DKI beserta anggota dan pimpinan komisi, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Plt Direktur Utama Sarana Jaya, Indra S Arharrys, dan Direktur Keuangan Sarana Jaya

“Hari ini (kemarin) kami dengan Sarana Jaya dan juga BP BUMD melakukan rapat terkait isu-isu di media, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu kami melihat belum adanya kesiapan. Untuk itu kami memutuskan menunda rapat,” terang Ketua Komisi B DPRD DKI Fraksi PKS, Abdul Aziz.

Menurutnya, penundaan dilakukan karena dewan membutuhkan data-data yang akurat. Seluruh anggota dewan, kata Aziz, tidak ingin menyelesaikan kasus ini tanpa adanya data-data tersebut. Meskipun Komisi B telah mendapatkan informasi mengenai pembelian tanah seluas 70 hektar oleh Sarana Jaya.

“Kami tidak ingin berangkat dari asumsi atau prasangka. Karena kejadian ini bukan dari masa periode sekarang, tapi periode yang lalu,” ujar Abdul di Jakarta, Senin (15/3/2021) kemarin.

Abdul Aziz menambahkan, kelengkapan data diperlukan dewan agar permasalahan-permasalahan seperti ini tidak terjadi kembali pada kemudian hari. Oleh karenanya, Komisi B mendorong agar jajaran Perumda Sarana Jaya bersikap proaktif untuk melaporkan penyajian data yang lengkap dalam dua pekan kedepan.

“Kami akan mengawasi lebih ketat lagi, dan saya kira teman-teman wartawan juga bisa untuk ikut membantu investigasi di lapangan. Kalau ada informasi silakan laporkan,” imbuhnya.

Diketahui, program rumah DP 0 Rupiah merupakan satu dari sekian program unggulan Pemprov DKI guna mewujudkan ketersediaan hunian yang layak dan memadai bagi warga Jakarta.

Program rumah DP 0 Rupiah sudah tertuang secara tegas oleh Gubernur Anies Baswedan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dengan target pembangunan sebanyak 232.214 unit rusunami (rumah susun milik sendiri) dalam waktu 5 tahun.

Program tersebut akan menyediakan rumah DP 0 rupiah dalam bentuk rumah susun vertikal (rusun) dengan memanfaatkan lahan-lahan aset berkepemilikan Pemprov DKI Jakarta yang menganggur. Rumah susun ini diperuntukan bagi warga DKI Jakarta yang berpenghasilan Rp7 juta sampai dengan Rp10 juta dengan kriteria tertentu.