Pendataan KJP Plus Tahap 1 Tahun 2021 Mulai 15 Februari, Nama Belum Muncul di DTKS? Ini Jawaban Disdik DKI

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap 1 Tahun 2021 mulai dibuka pendataan pada 15 Februari mendatang dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, bagaimana jika masih ada murid yang belum terdaftar atau keluar namanya dalam DTKS?

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Yanto mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dan meminta kepada Pusdatin Jamsos DKI untuk menyelesaikan update-an terbaru DTKS, terutama untuk nama yang pada tahap sebelumnya tidak diterima atau tak masuk sebagai penerima KJP Plus dan KJMU.

“Kami terus mendorong Pusdatin Jamsos DKI untuk terus lakukan proses verifikasi tersebut sehingga data selesai terupdate sebelum 15 Februari nanti,” ujar Yanto dalam siaran Radio Disdik DKI, Rabu (3/2/2021).

Diketahui, sumber data KJP Plus Tahap 1 Tahun 2021 ini terdiri dari tujuh kelompok, yaitu:

1. Pusdatin Jamsos Dinsos untuk DTKS dan atau DTKS daerah

2. Dinas Sosial untuk data anak panti

3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk data anak pekerja atau buruh

4. DInas Perhubungan untuk data anak dari pengemudi Jaklingko

5. Pusdatikomdik untuk data pokok pendidikan dasar dan menengah

6. Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta untuk data pokok pendidikan madrasah

7. Penerima existing

AYO BACA : KJP Plus Tahap 1 Tahun 2021 Mulai Pendataan 15 Februari, Simak Mekanismenya di Sini!

“Itu sumber data yang kita jadikan dasar untuk penetapan penerima KJP Plus Tahap 1 Tahun 2021. Jadi, kalau dulu sekolah harus repot-repot ke lapangan dan menentukan layak atau tidaknya calon penerima, kalau sekarang kami gunakan sumber data nomor 1 sampai nomor 4 untuk terkait kelayakannya,” kata Yanto.

Ada dua kategori untuk mendaftar KJP Plus Tahap 1 Tahun 2021, yaitu umum dan Kartu Pekerja/JakLingko. Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan diri sebagai calon penerima:

Kategori Umum

- Terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal;

- Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Kepgub);

- Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

- Berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta.

Kategori Kartu Pekerja/JakLingko

- Terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal;

- Memiliki Kartu Pekerja/Jaklingko;

- Berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta.