Begini Mekanisme Penyaluran Bansos Tunai, Bantuan PKH & Bantuan Sembako di DKI Jakarta

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta siap mengucurkan bantuan kepada warga untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah, menjelaskan tiga mekanisme penyaluran tiga jenis bantuan sosial yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), penyalurannya akan dilakukan melalui rekening BNI. Bantuan PKH ini akan disalurkan dalam 4 tahap, yakni pada Januari, April, Juli dan Oktober 2021.

Bantuan untuk PKH menyasar sejumlah kelompok, seperti keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia. Besar bantuan di setiap keluarga bervarisasi sesuai dengan kelompok sasaran penerima bantuan yang dimiliki, setiap keluarga maksimal 4 kelompok sasaran.

“Pemprov DKI juga memiliki bantuan serupa yang bersumber dari APBD dalam bentuk bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak sekolah, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi disabilitas, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi lansia, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBD,” ujar Irmansyah dalam siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DKI Jakarta.

Sementara itu, untuk program sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), KPM akan mendapatkan bantuan senilai Rp200 ribu bulan per KK. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui BNI, mulai Januar s.d Desember 2021 untuk dibelanjakan di e-warong.

Khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, mulai 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti dengan Bantuan Sosial (Bansos) Tunai). Setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang Rp300 ribu yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021.

Di Provinsi DKI Jakarta, terkait mekanisme penyaluran,  Bansos Tunai yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sementara yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI.

Irmansyah menekankan  Bansos Tunai tidak dapat diberikan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Data penerima BST 2021 yang bersumber dari APBN akan ditetapkan oleh Dirjen PFM Kemensos RI, sedangkan data yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” tutupnya.

Sementara itu, Bansos tunai yang disalurkan Kemensos merupakan bantuan yang semula berupa sembako kemudian diganti menjadi uang tunai dan diberikan kepada warga di Jabodetabek. Sasaran bansos tunai adalah 10 juta keluarga penerima dan diberikan selama empat bulan, periode Januari sampai April, dengan besaran Rp300 ribu.

Anda bisa mengikuti langkah ini untuk ngecek apakah termasuk dalam penerima bansos tunai dari pemerintah untuk warga Jabodetabek:

Langkah pertama, kunjungi laman dtks.kemensos.go.id.

Setelah masuk ke laman tersebut, Anda harus engisi data yang dibutuhkan untuk verifikasi yang bisa berupa:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Identitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (ID DKTKS)/Basis Data Terpadu

3. Nomor Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN/KIS).

Setelah mengakses dtks.kemensos.go.id dan nama Anda termasuk penerima bansos Rp300 ribu, penerima bisa segera mencairkannya.

Bagaimana caranya supaya terdaftar dalam dtks.kemensos.go.id?

1. Lapor pada aparat desa atau kelurahan dengan membawa KTP/KK

2. Dinas sosial selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi data

3. Pada proses ini tidak semua usulan akan disetujui

4. Usulan yang disetujui akan dilaporkan pada Kemensos melalui gubernur

5. Setelah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi, calon penerima akan terdaftar dalam dtks.kemensos.go.id dan mendapatkan bansos tunai Rp300 ribu.

Kemensos menyiapkan mekanisme penyaluran dan pencairan bansos tunai Rp300 ribu sebagai berikut:

1. Bansos tunai Rp 300 ribu disalurkan lewat PT Pos Indonesia atau transfer rekening

2. Penyaluran lewat transfer berlaku bagi penerima bansos tunai Rp300 yang memiliki rekening di BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN yang merupakan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)

3. Penyaluran lewat PT Pos Indonesia dilakukan apabila penerima tak punya rekening di bank anggota Himbara

4. Membawa KTP/KK saat ingin mencairkan BST, yang ditambah buku rekening bagi yang menggunakan transfer rekening.

Penyaluran bansos tunai Rp300 ribu melalui proses transfer tidak dikenakan biaya. Dengan mekanisme penyaluran tersebut, penerima bansos tunai Rp 300 ribu bisa terdaftar dalam DTKS meski tidak punya rekening.