Pembubaran dan Pelarangan Aktivitas FPI Tanpa Jalur Peradilan, Mencederai Semangat Reformasi

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari berpendapat terkait dengan keputusan pemerintah melaui Menko Polhukam, Mahfud MD yang membubarkan dan melarang aktivitas FPI (Front Pembela Islam).

Menurutnya, pembubaran dan penghentian aktivitas FPI tanpa melalui jalur peradilan agar menihilkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah terhadap kebebasan berkumpul berserikat, dan berpendapat oleh masyarakat sesuai UUD 1945 ini merupakan salah satu dampak UU Ormas baru yang bermasalah.

“UU Ormas baru ini dibentuk dari Perppu Presiden Jokowi. UU tersebut menghapus mekanisme pembubaran ormas melalui peradilan yang sesungguhnya diatur dalam UU ormas lama yang mengusung semangat reformasi,” ujar Feri kepada Ayojakarta, Rabu (30/12/2020).

Diketahui, tiga tahun lalu pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini diyakini sebagai tindak lanjut rencana pemerintah yang saat itu untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap memiliki asas dan kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Feri mengatakan, proses pembubaran melalui jalur peradilan harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penjaminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Tanpa jalur peradilan, lanjutnya, akan berpengaruh pada kebebasan berserikat yang telah diatur dalam konstitusi.

Selain itu, pemerintah tidak bisa melanggar prinsip-prinsip yang dianut Indonesia sebagai negara demokrasi dan hukum. “Gaya pembubaran ormas seperti ini khas Orba. Presiden Gusdur menentang betul cara pembubaran ormas seperti ini,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi I Fraksi Gerindra, Fadli Zon menilai pembubaran FPI tanpa melalui proses pengadilan merupakan praktek dari pemerintahan yang otoriter.

“Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme,” kata Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon pada hari ini.

Lebih lanjut, Fadli menilai pembubaran FPI itu merupakan penyelewengan terhadap konstitusi dan pembunuhan demokrasi. “Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers Mahfud MD menyatakan, FPI sejak tanggal 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Namun, katanya, FPI sebagai organisasi telah melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi dan sebagainya.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan MK per tanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Mahfud.

“Kalau ada organisasi mengatasnamakan FPI dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada. Terhitung hari ini,” imbuhnya.

Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani sejumlah pejabat, termasuk Menkumham, Mendagri, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

Di kesempatan yang sama dalam pembacaan SKB tersebut, Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan pemerintah melarang melakukan kegiatan yang mengatasnamakan FPI dan melarang penggunaan simbol dan atribut FPI.

“Jika larangan itu dilanggar, aparat penegak hukum akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI,” kata Edward.