JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA -- Tempat Gubernur Anies Baswedan berkantor di Balaikota, Jakart Pusat, dikepung massa berbusana adat khas Betawi, Jumat (8/11/2019).
Pantauan Ayojakarta, aksi unjuk rasa massa gabungan Presidium Rakyat Nusantara (PRN) itu berjalan tertib sejak dimulai pukul 15.00 WIB.
Beberapa peserta bergantian orasi di atas mobil komando. Mereka juga membawa karangan bunga bertuliskan "Bunda Marah, Banyak Perampok Uang Rakyat Jakarta Makin Semrawut, Mundur atau Mau Dipecat Lagi? Bunda Milenial" yang dijaga ibu-ibu berkebaya ungu.
Dalam rilis PRN yang diterima menuntut agar Gubernur Anies segera mempublikasikan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020.
"Presidium Rakyat Nusantara akan mengawal usulan dan pembahasan anggaran APBD DKI 2020 dan kami menyarankan Gubernur Anies Baswedan untuk mundur dari jabatan karena dinilai gagal dan sarat indikasi korupsi," demikian tertulis tuntutan PRN.
PRN menilai ada indikasi Gubernur Anies memanipulasi regulasi dan kebijakan untuk menipu warga Jakarta yang mengakibatkan kerugian kompensasi 15 persen.
Kemudian dari dokumen KUA-PPAS DKI 2020 yang viral di media sosial terungkap angka sangat fantastis dan tak masuk akal.
PRN merinci anggaran janggal itu di antaranya rencana pembelian lem aibon untuk sekolah-sekolah senilai Rp 82 milar. Bahkan menurut ICW, anggaran untuk lem aibon tidak hanya Rp 82 miliar melainkan Rp 127 miliar.
"Selain itu, alat tulis kantor seperti pulpen dianggarkan mencapai Rp 123,8 miliar. Lalu mata
anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah komputer senilai Rp 121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp 12,9 miliar. Lalu biaya untuk buzzer dianggarkan senilai Rp 5 miliar," papar rilis PRN.
Massa PRN yang terdiri puluhan orang itu membubarkan diri tepat pukul 17.00 WIB.
Share this article
Mereka juga membawa karangan bunga bertuliskan "Bunda Marah, Banyak Perampok Uang Rakyat Jakarta Makin Semrawut, Mundur atau Mau Dipecat Lagi? Bunda Milenial" yang dijaga ibu-ibu berkebaya ungu.