AYOJAKARTA.COM -- Konstelasi politik menjelang Pilkada Jakarta mulai menunjukan geliat yang dinilai membingungkan oleh sebagian kalangan masyarakat.
Menjadi lawan politik bagi pasangan Rido di Pilkada Jakarta, pasangan Pramono-Rano justru menyatakan akan mendukung kebijakan Prabowo-Gibran jika terpilih sebagai Gubernur.
Pernyataan Pramono-Rano terkait janji jika menang dalam Pilkada Jakarta, oleh sebagian kalangan dinilai sebagai bentuk ambigu politik yang membingungkan.
Terlebih karena dalam Pilpres Februari lalu, tiga pasangan capres-cawapres telah saling berlaga dan menunjukkan performa untuk meraih dukungan suara.
Dukungan Koalisi Indonesia Maju dengan Koalisi Perubahan terhadap pasangan Rido, dinilai membuat Pramono-Rano yang diusung PDIP menjadi berubah haluan.
Dalam keterangan kepada awak media, Pramono menyebut setiap pemenang Pilkada merupakan satu tarikan nafas dengan pemerintahan yang berjalan.
Sehingga setiap kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, perlu didukung oleh setiap Kepala Daerah tidak terkecuali Provinsi Jakarta.
“Kami berkomunikasi baik dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami kalau terpilih pasti bisa menjalankan apa yang menjadi garis kebijakan Pemerintah Pusat,” ungkap Pramono.
Setiap Kepala Daerah, menurut Pramono bertanggung jawab memastikan jalannya kebijakan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan dan tingkatan.
Sehubungan dengan pernyataan mengejutkan yang disampaikan Pramono, Chico Hakim selaku Jubir PDIP memberi tanggapan.
Menurut Chico, pernyataan Pramono bukanlah merupakan suatu yang perlu disikapi secara berlebihan karena bersifat normatif dan bentuk kepatuhan pada konstitusi.
“Kita tidak bisa menjadi oposisi bagi Pemerintah Pusat, baik itu Gubernur, Bupati, Walikota maupun Wakilnya,” ungkap Chico.
Kepatuhan Kepala Daerah terhadap Pusat, menurut Chico merupakan suatu kewajiban sehingga konstitusi mengatur pemecatan jika terjadi pelanggaran.
Lebih lanjut Chico menyebut, setiap Pemimpin memiliki kewenangan masing-masing sesuai dengan peran dan tanggung jawab konstitusional.
“Jadi yang Beliau sampaikan sangat normatif, tidak ada hubungannya dengan restu atau tidak, melawan Pemerintah Pusat merupakan tindakan inkonstitusional,” jelas Chico.
Selain datang dari Jubir PDIP, pernyataan terkait komitmen dukungan Pramono-Rano terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran juga disampaikan oleh Adi Prayitno.
Menurut Adi yang merupakan Pengamat Politik, pernyataan Pramono memiliki tendensi perdamaian atau Zero Enemy.
Strategi politik senada, selain dilakukan Pramono terhadap Prabowo juga sudah lebih dulu dilakukan Ridwan Kamil terhadap Anies Baswedan.
Sosok Pramono yang juga merupakan representasi komunikasi politik dari PDIP untuk parpol lain, merupakan pernyataan tidak harus menjadi oposisi.
“Jadi sekalipun Pramono Anung itu adalah PDIP yang kalah Pilpres dan selalu diasosiasikan berhadapan dengan Pemenang Pilpres,” jelas Adi Prayitno.***
Share this article
Pernyataan Pramono-Rano terkait janji jika menang dalam Pilkada Jakarta, oleh sebagian kalangan dinilai sebagai bentuk ambigu politik.