Ogah Ikut Ide Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Pramono Anung Tegaskan Hal Ini

AYOJAKARTA.COM -- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi ide Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal mengirim siswa nakal ke barak militer.

Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani siswa yang bermasalah atau nakal di sekolah.

Pramono menolak mengikuti Langkah atau ide dari Gubernur Jawa Barat tersebut dan memilih solusi yang lebih sesuai dengan kondisi ibu kota.

Baca Juga: Cak Lontong Resmi Jadi Komisaris Ancol, Pramono Anung: Mereka Dipilih karena Profesional

Pramono menegaskan bahwa dirinya tidak akan meniru cara yang digagas Dedi Mulyadi tersebut. "Jakarta punya kebijakan tersendiri,” kata Pramono dikutip Ayojakarta.com dari Youtube Kompas TV pada Jumat 2 Mei 2025.

Namun, Ia tidak menjelaskan secara rinci kebijakan yang diterapkan di Jakarta. Dia hanya menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki kebijakan sendiri dalam menagani masalah tersebut.

Diketahui, gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer bertujuan memberikan pendidikan karakter dan pembinaan disiplin bagi anak-anak yang sulit dibina di rumah maupun sekolah.

Baca Juga: Gubernur Jakarta Pramono Anung Ajak ASN Pakai Transportasi Umum Setiap Rabu

Menurut Dedi, kebijakan ini diperuntukkn bagi siswa yang terindikasi terlibat pergaulan bebas atau tindakan kriminal, dan orang tua yang dianggap sudah tidak mampu mendidik anaknya.

Program ini melibatkan TNI dan Polri dengan durasi pembinaan antara enam bulan hingga satu tahun.

Selama program tersebut, siswa tetap mengikuti proses belajar namun dengan pola hidup yang lebih disiplin seperti jadwal tidur dan olahraga teratur.

Baca Juga: Kebijakan Baru Gubernur Pramono Anung, Pajak BBM untuk Kendaraan Pribadi dan Kendaraan Umum Turun Drastis

Namun, pendekatan ini justru dianggap kontroversial dan memicu perdebatan terkait efektivitas dan legalitasnya.

Kebijakan ini juga menuai banyak kritikan, terutama dari Komnas HAM yang menilai pengiriman siswa ke barak militer sebagai bentuk penghukuman di luar proses hukum yang tepat.

Pasalnya, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan atau civic education terhadap siswa bermasalah.

Komnas HAM menegaskan bahwa pembinaan di barak militer hanya merupakan bagian dari pendidikan karier, bukan sebagai hukuman.***