Bertambah 3.807 Kasus Covid-19, Total Kasus Aktif di Indonesia Capai 60 Ribuan

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada penambahan sebanyak 3.807 kasus kasus positif Covid-19 di Indonesia, dengan jumlah angka suspek mencapai 64.928 orang, Selasa (17/11/2020),

Penambahan hari ini menjadikan total akumulasi konfirmasi positif di Indonesia mencapai 474.455 kasus. Angka itu termasuk 60.426 kasus aktif dengan penambahan 517 kasus, 398.636 total kasus sembuh dengan penambahan 3.193 kasus yang berhasil disembuhkan, serta 15.393 kasus meninggal dunia dengan penambahan 97 kasus meninggal.

Rekor kasus tertinggi di Indonesia terjadi pada 13 November yaitu sebanyak 5.444 kasus. Untuk wilayah DKI Jakarta, hingga berita ini diturunkan, Kementerian Kesehatan belum menyajikan data lebih lanjut terkait kasus per provinsinya.

Berikut Ayojakarta rangkum kasus harian Covid-19 secara nasional selama sepekan belakang, yang bersumber dari covid19.go.id:

11 November: 3.770 kasus

12 November: 4.173 kasus

13 November: 5.444 kasus

14 November: 5.272 kasus

15 November: 4.106 kasus

16 November: 3.535 kasus

17 November: 3.807 kasus

Pemerintah menjadwal ulang pemberian vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat menjadi minggu ketiga di bulan Desember 2020. Penjadwalan ulang ini merupakan kedua kalinya yang diagendakan oleh pemerintah.

Pasalnya, pemerintah pernah menjadwalkan bahwa vaksinasi akan dilakukan pada November dan Desember 2020, namun karena rekomendasi dari PT Bio Farma, akhirnya penjadwalan tersebut ditunda dan dialihkan ke Desember 2020.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyatakan, rencana vaksinasi Covid-19 di Indonesia kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada minggu ketiga Desember 2020.

Menanggapi rencana baru itu, anggota DPR RI yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, angkat bicara. Dia meminta agar pemerintah juga mendengar dan memperhatikan masukan dan saran dari beberapa organisasi profesi kedokteran terkait dengan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia bulan Desember ini.

Organisasi-organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat. Mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.

"Saya sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti,” kata Saleh dalam keterangan resminya yang diterima Ayojakarta, Kamis (12/11/2020).

Sejalan dengan itu, dia mengatakan pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain. Di Brasil, misalnya, mereka dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech.

Disebutkan, alasan penghentiannya dikarenakan adanya "insiden merugikan" yang melibatkan sukarelawan vaksin. Insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan "peristiwa signifikan secara klinis" lainnya.

"Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brasil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesia,” tegas dia.

"Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan,” tambahnya.

Saleh justru mempertanyakan waktu yang cukup singkat untuk menjadwalkan vaksinasi di bulan Desember. Hal ini berarti pemerintah tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk melakukan kajian dan pendalaman terkait keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19 tersebut.

"Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi ada satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya,” pungkasnya.