SURVEI IPO: Dua Srikandi Jokowi Masuk 10 Besar Daftar Menteri Paling Memuaskan

TEBET -- Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei yang telah dilakukan pada 12-23 Oktober 2020. Survei tersebut membahas tentang Kinerja Kementerian/lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet, dan Potensi Calon Presiden 2024.

Survei tersebut dilakukan dengan metode purposive sampling terhadap 170 orang pemuka pendapat (opinion leader) yang berasal dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi.

Salah satu yang dipaparkan dalam survei itu adalah mengenai penilaian publik terhadap anggota kabinet Indonesia Maju dari sisi kepuasan kinerja menteri. 

Faktor yang dinilai yaitu mengenai kebijakan, program sosial, koordinasi antar-lembaga, transparansi, dan faktor lain yang tidak disebutkan.

Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri yang menduduki peringkat pertama dalam survei IPO untuk tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya. Ani, panggilan akrab Menteri Keuangan itu, mendapatkan nilai kepuasan sebanyak 61%.

Peringkat kedua diduduki oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dengan nilai kepuasan 57%. Lalu di peringkat ketiga ada mantan kapolri yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Tirto Karnavian, dengan nilai kepuasan 49%.

Berikut daftar nama menteri di peringkat empat hingga 10 untuk tingkat kepuasan kinerja:

1.     Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi (43%)

2.     Menteri BUMN, Erick Thohir (38%)

3.     Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (36%)

4.     Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD (34%)

5.     Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama (32%)

6.     Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (31%)

7.     Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro (28%).

Survei IPO tersebut juga menilai adanya kekecewaan publik terhadap presiden dan wakil presiden kabinet Indonesia Maju. Faktor kekecewaan yang paling berpengaruh  adalah faktor kepemimpinan 75%, faktor keberpihakan pada rakyat 71%, faktor integritas atau ketepatan janji 66%, koordinasi antar-lembaga 69%, dan empati atau aspiratif 53%.

Dalam bidang penegakan hukum, ketidakpuasan publik mencapai 64 persen,angka ini menjadi yang tertinggi dari bidang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, adalah; buruknya pemberantasan korupsi (62%), lemahnya independensi penegak hukum (56%), ancaman kebebasan berpendapat (52%), kualitas kebijakan (48%), dan faktor lain (36%).

“Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi semakin menguat, bahkan kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD hanya berada di urutan ke-7 dengan persentase 34 persen, tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam Tito Karnavian 49 persen, Prabowo Subianto 57 persen,” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam pernyataan resminya, Kamis (29/10/2020).

Masih dalam kluster Menko Polhukam, kata Dedi, bidang politik dan keamanan juga mendapat respon kepuasan lebih rendah dibanding ketidakpuasan, hanya 49 persen menyatakan puas.

Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi publik terkait kondisi Politik dan keamanan, adalah: kebebasan berbeda pendapat (49%), kriminalitas (45%), perasaan aman (41%), ketertiban umum (36%), dan pengaruh lainnya (31%).