Praktisi Hukum: Judul PP PSBB Sudah Salah Kaprah!

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Langkah terkini Presiden Joko Widodo dalam penanganan COVID-19 menuai sorotan dari berbagai kalangan. 

Seperti diketahui, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020) kemarin, Jokowi menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Praktisi hukum, Husendro menjelaskan, untuk dipahami PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu waktu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Hal ini merujuk Pasal 1 angka 11 UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. 

"Jadi alasan utama penyebab PSBB ini adalah karena ada suatu penyakit atau kontaminasi. Penyakit apapun, tidak hanya dibatasi khusus pada penyakit COVID-19," tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Ayojakarta, Rabu (1/4/2020).

Kemudian, Pasal 60 UU Kakes menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria dan Pelaksanaan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, Husendro menekankan bahwa penyebutan judul Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah tidak tepat dari awal. 

"Harusnya judulnya yang kira-kira mendekati itu adalah PSBB Karantina Kesehatan, yang nanti pengaturannya digunakan untuk bermacam penyakit atau kontaminasi, tidak hanya COVID-19," terangnya. 

Sementara untuk lebih teknis dan mendetail per penyakit bisa diatur pada level di bawahnya, yakni Peraturan Presiden (Perpres). Ia mencontohkan, judul misalnya Perpres tentang Pelaksanaan PSBB Penanganan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19. 

"Pertanyaan selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah?" lanjut Husendro. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 15/2019 tentang Perubahan Atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. 

Materi muatan PP ini adalah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Maksudnya adalah tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. (Pasal 12 jo. Penjelasannya UU 12/2011).

"Jadi singkatnya adalah PP itu mengatur lebih detail, konkret, memberikan petunjuk pelaksanaan materi atau aturan yang telah dimuat di sebuah UU," tutur dia.

Kembali ke PP PSBB COVID-19, menurut Husendro, selain judulnya sudah salah kaprah, materinya pun mengadopsi apa yang sudah dimuat di UU Kakes. 

"Padahal saya berharap PP ini tadinya berisikan penjelasan yang lebih konkrit bagaimana melaksanakan pembatasan sosial berskala besar tersebut. Misalnya PSBB di sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan atau tempat umum, tapi sayangnya tidak sama sekali," tuturnya. 

Ia mencermati dalam PP PSBB itu tidak ada petunjuk pelaksanaan yang lebih detail. 

"Atau menjelaskan bagaimana PSBB itu bisa dijalankan? siapa yang menjalankan operasionalnya? Bagaimana hak dan kewajiban rakyat yang dibatasi kegiatan sosialnya? Bagaimana relasinya dengan kewenangan lembaga pemerintah pusat lainnya? Dengan Pemda? Bagaimana sanksi bagi orang atau perusahaan/lembaga yang melanggar PSBB? Apakah sanksinya langsung dikenakan sanksi pidana dengan dasar hukum UU Wabah Penyakit Menular atau sanksi administrasi dulu atau sanksi seperti apa? Apakah juga pembatasan sosial ini termasuk pembatasan kegiatan bepergian masyarakat? dan tentu banyak materi lainnya," papar Husendro. 

Pertanyaan selanjutnya yang lebih penting adalah apakah dengan diterbitkannya PP ini bisa segera dioperasionalkan untuk mencegah penyebaran COVID-19?
 
"Saya tidak tahu. Silahkan pembaca menyimpulkan sendiri. Akan tetapi sebagai sarjana hukum, saya percaya harusnya ilmu hukum dapat digunakan juga untuk membantu mengatasi persoalan wabah COVID-19," ujarnya. 

"Tanpa dasar hukum yang kuat kita akan seperti kapal yang kehilangan kompas di tengah badai besar tanpa tahu arah bagaimana cara menyelamatkan diri ke tepi pantai tanpa harus kehilangan awak kapal atau kehilangan banyak awal kapal," kata Husendro mengingatkan.