.jpeg)
Tak ada yang lebih bahagia bagi para pekerja harian, selain bisa bekerja dengan lancar dan mendapatkan pendapatan yang stabil. Kebahagiaan itu akan bertambah lagi, jika pendapatan mengalami kenaikan, meski jumlahnya tidak seberapa.
Contoh paling akhir tersebut, terasa pas jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, di mana Pemerintah Indonesia ingin membantu para tenaga kerja yang terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir sembilan bulan di Indonesia.
Tujuan mulia tersebut, direalisasikan kembali pada Senin (16/11/2020) oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pada hari tersebut, pencairan subsidi gaji termin II untuk tahap ketiga berhasil dilaksanakan dengan baik.
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menjelaskan, termin kedua yang dilaksanakan untuk tahap ketiga tersebut, menyalurkan subsidi upah sebesar total Rp3,77 triliun untuk total 3.149.031 pekerja/buruh.
Pencairan tahap ketiga tersebut, melengkapi pencairan termin kedua sebelumnya yang sudah dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, subdisi upah disalurkan kepada 2.180.382 pekerja, dan pada tahap kedua disalurkan kepada 2.713.434 pekerja.
Total, ada 8.042.847 pekerja yang mendapatkan dana subsidi upah dengan total anggaran mencapai Rp9,65 triliun untuk ketiga tahap tersebut. Penyaluran untuk termin kedua tahap ketiga tersebut dilakukan lebih cepat, karena Kemnaker RI mengacu pada data para penerima termin 1 yang sudah jelas.
“Percepatan penyaluran ini sebagai ikhtiar Pemerintah untuk membantu daya beli pekerja atau buruh yang terdampak pandemi COVID-19. Sesuai dengan komitmen yang telah kami sampaikan sebelumnya, proses penyaluran dipercepat, karena datanya mengacu pada termin satu yang sudah clear and clean,” jelas dia.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, pencairan termin kedua tahap ketiga menjadi momen yang dinantikan oleh para tenaga kerja yang ada di DKI Jakarta.
Program subsidi tersebut, dinilai sudah sangat membantu keberlangsungan hidup para tenaga kerja yang memiliki gaji di maksimal Rp5 juta per bulan. Para penerima program tersebut juga bisa memulihkan kembali konsumsi mereka yang sempat terganggu setelah pandemi berlangsung.
“Pasti itu terasa manfaatnya,” ucap dia.
Para tenaga kerja yang masuk dalam daftar penerima bantuan subsidi gaji, mereka adalah yang tercatat secara resmi keanggotaannya dalam data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keseluruhan data tersebut langsung menjadi rujukan Kemnaker RI untuk memilih para penerima bantuan.
Tentang penggunaan data dari BPJS tersebut, Andri menyebut bahwa itu sudah benar dan tepat. Hal itu, karena data yang dimiliki BPJS Kesehatan diyakini sebagai data yang valid dan terpercaya, sehingga menjadi tepat sasaran jika dipakai untuk program bantuan subsidi gaji.
Bantuan yang diberikan secara bertahap itu, diyakini akan mendorong kembali pergerakan daya beli d masyarakat. Jika itu terus berlangsung, maka tujuan pemulihan ekonomi nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat juga diharapkan bisa terwujud.
Diketahui, bantuan subsidi upah kepada pekerja adalah salah satu program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Program ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat yang ditentukan.
Di antaranya, berstatus warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, upah di bawah Rp5 juta, dan memiliki rekening aktif.
Share this article
Tak ada yang lebih bahagia bagi para pekerja harian, selain bisa bekerja dengan lancar dan mendapatkan pendapatan yang stabil. Kebahagiaan itu akan bertambah lagi, jika pendapatan mengalami kenaikan, meski jumlahnya tidak seberapa. Contoh paling akhir tersebut, terasa pas jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, di mana Pemerintah Indonesia ingin membantu para tenaga kerja yang terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir sembilan bulan di Indonesia. Tujuan mulia tersebut, direalisasikan kembali pada Senin (16/11/2020) oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pada hari tersebut, pencairan subsidi gaji termin II untuk tahap ketiga berhasil dilaksanakan dengan baik. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menjelaskan, termin kedua yang dilaksanakan untuk tahap ketiga tersebut, menyalurkan subsidi upah sebesar total Rp3,77 triliun untuk total 3.149.031 pekerja/buruh. Pencairan tahap ketiga tersebut, melengkapi pencairan termin kedua sebelumnya yang sudah dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, subdisi upah disalurkan kepada 2.180.382 pekerja, dan pada tahap kedua disalurkan kepada 2.713.434 pekerja. Total, ada 8.042.847 pekerja yang mendapatkan dana subsidi upah dengan total anggaran mencapai Rp9,65 triliun untuk ketiga tahap tersebut. Penyaluran untuk termin kedua tahap ketiga tersebut dilakukan lebih cepat, karena Kemnaker RI mengacu pada data para penerima termin 1 yang sudah jelas. “Percepatan penyaluran ini sebagai ikhtiar Pemerintah untuk membantu daya beli pekerja atau buruh yang terdampak pandemi COVID-19. Sesuai dengan komitmen yang telah kami sampaikan sebelumnya, proses penyaluran dipercepat, karena datanya mengacu pada termin satu yang sudah clear and clean,” jelas dia. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, pencairan termin kedua tahap ketiga menjadi momen yang dinantikan oleh para tenaga kerja yang ada di DKI Jakarta. Program subsidi tersebut, dinilai sudah sangat membantu keberlangsungan hidup para tenaga kerja yang memiliki gaji di maksimal Rp5 juta per bulan. Para penerima program tersebut juga bisa memulihkan kembali konsumsi mereka yang sempat terganggu setelah pandemi berlangsung. “Pasti itu terasa manfaatnya,” ucap dia. Para tenaga kerja yang masuk dalam daftar penerima bantuan subsidi gaji, mereka adalah yang tercatat secara resmi keanggotaannya dalam data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keseluruhan data tersebut langsung menjadi rujukan Kemnaker RI untuk memilih para penerima bantuan. Tentang penggunaan data dari BPJS tersebut, Andri menyebut bahwa itu sudah benar dan tepat. Hal itu, karena data yang dimiliki BPJS Kesehatan diyakini sebagai data yang valid dan terpercaya, sehingga menjadi tepat sasaran jika dipakai untuk program bantuan subsidi gaji. Bantuan yang diberikan secara bertahap itu, diyakini akan mendorong kembali pergerakan daya beli d masyarakat. Jika itu terus berlangsung, maka tujuan pemulihan ekonomi nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat juga diharapkan bisa terwujud. Diketahui, bantuan subsidi upah kepada pekerja adalah salah satu program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Program ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat yang ditentukan. Di antaranya, berstatus warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, upah di bawah Rp5 juta, dan memiliki rekening aktif.